BERITABUANA.CO, JAKARTA — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk memperkuat kedaulatan bangsa, bukan sekadar agenda seremonial. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” merefleksikan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan pemerintah dan seluruh elemen bangsa.
Menurut Habib Aboe, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kemandirian nasional sekaligus peningkatan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat dari Sabang hingga Merauke.
“Tema ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati harus tecermin pada kemandirian bangsa dan kesejahteraan yang dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak boleh terjebak dalam seremonial belaka,” ujar Habib Aboe kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/8/2026).
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan (Kalsel) I itu mengatakan, makna kedaulatan pada era modern memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Menurut dia, kedaulatan tidak cukup hanya dimaknai sebagai pengakuan atas wilayah Indonesia secara hukum internasional.
Ia menilai sebuah negara juga harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan strategisnya secara mandiri, terutama dalam bidang pangan, energi, dan teknologi.
“Kedaulatan bukan sekadar pengakuan teritorial, melainkan kemandirian penuh di sektor pangan, energi, dan teknologi,” tegas anggota Komisi III DPR RI itu.
Kedaulatan Pangan Harus Ditopang Daya Beli
Dalam sektor pangan, Habib Aboe menyoroti pentingnya memastikan masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap pasokan pangan, tetapi juga kemampuan untuk membelinya.
Menurut dia, ketersediaan bahan pangan di pasar belum dapat disebut sebagai bentuk ketahanan pangan apabila sebagian masyarakat tidak memiliki daya beli yang memadai.
“Pada sektor pangan, kedaulatan berarti kemandirian pangan dengan harga yang terjangkau. Termasuk adanya kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga pangan murah saja tidak cukup, namun harus ada kemampuan atau daya beli rakyat,” katanya seraya melanjutkan apa gunanya barang ada di pasar kalau rakyat tidak punya uang untuk membelinya?
Karena itu, menurut Habib Aboe, kebijakan pangan perlu berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.
Soroti Kemandirian Energi
Habib Aboe yang juga anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu juga menyoroti persoalan kemandirian energi. Ia meminta pemerintah memastikan akses energi yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk di wilayah luar Jawa.
Ia secara khusus menyinggung persoalan pemadaman listrik berkala yang menurutnya masih dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Selatan. Selain keandalan pasokan listrik, ia menekankan pentingnya harga energi yang terjangkau bagi masyarakat prasejahtera.
“Sedangkan kemandirian energi berarti tidak boleh lagi ada byar pet, dengan harga token listrik yang ramah untuk kantong rakyat,” ujar mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu lagi.
Habib Aboe juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Selain itu, tidak ada lagi antrean BBM yang mengular di SPBU. Harus ada jaminan ketersediaan bahan bakar di lapangan dengan harga yang tetap terjangkau,” katanya.
Dorong Penguasaan Teknologi
Selain pangan dan energi, Habib Aboe menilai penguasaan teknologi menjadi bagian penting dari kedaulatan Indonesia. Ia mendorong pengembangan teknologi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama petani, peternak, dan nelayan di daerah. Pada saat yang sama, penguatan teknologi strategis juga diperlukan untuk mendukung pertahanan negara.
“Di sisi lain, harus ada kemandirian teknologi. Mulai dari teknologi sederhana tepat guna yang bisa dimanfaatkan langsung oleh petani, peternak, maupun nelayan kita di desa-desa, hingga teknologi dengan kompleksitas tinggi seperti alat utama sistem senjata (alutsista) kita,” katanya.
Menurut dia, kemampuan Indonesia dalam menghasilkan teknologi sendiri perlu terus diperkuat agar ketergantungan terhadap produk dan teknologi dari luar negeri dapat dikurangi.
“Sudah saatnya kita memproduksi dan menggunakan karya anak bangsa sendiri,” pungkas Habib Aboe. (Ery)
