SETELAH Spanyol berhasil mengobrak-abrik Argentina dengan skor 1-0 sebagai pemenang di Piala Dunia 2026, saatnya kita kembali ke Tanah Air. Konon, Presiden Prabowo Subianto juga sedang akan “mengobrak-abrik” salah satu programnya, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Rencana Presiden Prabowo itu terkuak lewat pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Podcast belum lama ini, dan beritanya juga tersebar di aneka media online.
Menurut Purbaya, kemungkinan Prabowo akan segera “mengobrak-abrik” salah satu program unggulannya itu. Jika itu benar, kita wajib menyambutnya sebagai sinyal positif.
Kenapa? Karena pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai menyadari adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Dan Prabowo hari ini sedang tidak memberi ruang terhadap berbagai potensi penyimpangan, penyelewenangan dan kerusakan tata kelola.
Apalagi, Purbaya sendiri sempat mengungkapkan adanya beberapa pihak yang dinilainya “over kreatif”, membuat berbagai kebijakan tambahan yang tidak pernah diketahui Presiden maupun dirinya sebagai Menteri Keuangan.
Karena itu, wajar jika Presiden berniat untuk “mengobrak-abriknya” sebagai bagian dari pertanggungjawaban melalui audit, evaluasi dan koreksi. Kalau perlu, selain proses hukum, juga pembatalan kebijakan bagi yang bermasalah.
Saya melihat, spirit untuk mengobrak-abrik itu juga sebagai tanda keseriusan Presiden untuk memastikan Kopdes Merah Putih benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa, bukan sekadar proyek pembangunan gedung, pengadaan barang dan pembagian anggaran.
Presiden tampaknya belajar banyak dari kasus program MBG yang ternyata dikelola dengan korup sehingga melahirkan banyak tersangka dari petinggi BGN.
Mungkin, Presiden sadar, bahwa sebuah program bisa memiliki tujuan yang sangat mulia, tetapi tetap berisiko bermasalah apabila dijalankan secara tergesa-gesa dan tidak transparan, serta tanpa pengawasan yang ketat.
Sejak awal, pelaksanaan Kopdes Merah Putih memang menyimpang sejumlah pertanyaan. Di beberapa daerah muncul kritik mengenai lokasi pembangunan koperasi yang jauh dari permukiman, berada di lahan yang tidak memenuhi kriteria, atau kurang sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.
Selain pembangunan gedung, publik juga menyoroti berbagai isu pengadaan kendaraan operasional, baik sepeda motor maupun truk, serta kabar pengadaan kipas angin dalam jumlah sangat besar.
Yang menarik dan aneh, pihak kementerian koperasi sendiri tidak tahu dengan pengadaan tersebut. Termasuk, soal harga kipas angin yang mencapai Rp1,8 triliun.
Karena itu, wajar apabila Presiden benar-benar ingin mengobrak-abrik Kopdes Merah Putih. Dan jika itu dilakukan, baiknya mulai dari tingkat pusat.
Misalnya, obrak-abriklah terlebih dahulu proses pengambilan keputusan di tingkat pusat. Periksa siapa yang merancang skema pengadaan? Buka daftar vendor dan harga satuan? Telusuri kemungkinan konflik kepentingan?
Presiden juga perlu menghentikan sementara pengadaan yang belum jelas urgensi, spesifikasi dan mekanismenya. Jangan merasa ragu membatalkan kebijakan yang keliru daripada kehilangan uang negara dalam jumlah besar.
Begitu juga dengan pengawasan masyarakat yang tidak boleh dianggap sebagai gangguan. Justru masyarakat desa adalah pihak pertama yang mengetahui apakah bangunan koperasi berada di tempat yang benar, apakah harga barangnya wajar.
Pemerintah tidak boleh menunggu sampai muncul tersangka dan kerugian negara. Pencegahan harus dilakukan ketika tanda-tanda kejanggalan mulai terlihat.
Sekarang, mayoritas publik menunggu, seperti apa rencana obrak-abrik yang mau dilakukan itu. Apakah
membongkar kebijakan yang keliru? Apakah berani menghentikan pengadaan yang tidak transparan. Beranikah memeriksa pejabat yang bermain dan seterusnya.
Menurut saya, KDMP lebih baik “diobrak-abrik” sekarang sebelum uang ratusan triliun rupiah berubah menjadi bancakan. Sebab apabila pemerintah terlambat bertindak, yang akan hancur bukan hanya koperasinya. Kepercayaan rakyat kepada program ekonomi Presiden juga dapat ikut runtuh.
*Toto Izul Fatah* – (Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA/Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat)
