BERITABUANA.CO, LABUAN BAJO – Kehadiran Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, guna menyerap aspirasi masyarakat
Pertemuan di kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (3/7/2026), juga dijadikan forum untuk menghimpun masukan dan rekomendasi mengenai kebijakan penerimaan negara serta pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN.
Pertemuan dipimpin Ketua Tim Banggar DPR RI, Wihadi Wijanto, dan dihadiri 18 anggota Banggar DPR RI, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan Nuh, para bupati dan wakil bupati se-NTT, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, serta jajaran Kementerian Keuangan.
Pada kesempatan tersebut, anggota Banggar DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT, Anita Gah, menegaskan bahwa NTT memerlukan perlakuan khusus, dalam kebijakan fiskal nasional, karena karakteristiknya sebagai provinsi kepulauan, yang menghadapi tantangan pembangunan berbeda dengan daerah lain.
“Kondisi NTT tidak sama dengan daerah lain, terutama daerah di Pulau Jawa. Karena itu, kebijakan yang diterapkan juga perlu mempertimbangkan kekhususan tersebut,” tegasnya.
Senada dengan itu, anggota Banggar DPR RI dari Dapil NTT, Julie Sutrisno Laiskodat, menyatakan komitmennya, untuk mengawal seluruh aspirasi pemerintah daerah, agar menjadi perhatian dalam pembahasan APBN.
“Kami siap mengawal setiap masukan dari para bupati agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan anggaran di DPR RI,” ujar Julie Laiskodat.
Sebelumnya, Gubernur NTT, Melki Laka Lena menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya membangun kemandirian fiskal, melalui penguatan sektor-sektor produktif.
“Namun, dari 22 kabupaten/kota di NTT, baru Kabupaten Manggarai Barat dan Kota Kupang yang memiliki tingkat kemandirian fiskal relatif baik, sedangkan daerah lainnya masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat,” ujar Melki.
Karena itu, Gubernur meminta dukungan Banggar DPR RI untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan proses hilirisasi sehingga komoditas unggulan NTT memiliki nilai tambah.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan Nuh menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT, dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren positif dengan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan sebagai kontributor utama.
“Namun, tingkat kemandirian fiskal NTT masih sekitar 7,07 persen, sehingga daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat,” aku Awan.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso menyampaikan bahwa ekonomi NTT pada 2026 tumbuh 5,32 persen (year on year).
“Tantangan yang masih perlu mendapat perhatian adalah, peningkatan produktivitas pelaku usaha, penyediaan cold storage, penguatan literasi keuangan, serta peningkatan pembiayaan bagi UMKM,” jelas Adidoyo.
Bank Indonesia juga terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam penguatan hilirisasi, pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, dan Program One School One Product.
Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan NTT yang lebih mandiri melalui penguatan fiskal, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan potensi unggulan daerah. (*/iir)
