BERITABUANA.CO, MADINAH– Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menyoroti pentingnya penanganan aduan jemaah secara solutif dan tidak berbelit-belit.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kemenhaj RI yang juga Kepala Bidang MCH PPIH Arab Saudi 2026, Ichsan Marsha saat memimpin apel pagi di Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah, Selasa (28/4/2026) pagi waktu Arab Saudi (WAS).
“Kalau kita bicara dalam konteks komunikasi, kita perlu menyampaikan komunikasi yang menenangkan, solutif, dan tidak perlu berjenjang,” ujar Ichsan.
Ia lalu menyinggung keberadaan kanal publik dalam aplikasi Kawal Haji Kemenhaj yang dirancang khusus untuk mempermudah deteksi dini kendala jemaah di lapangan. Terkait ini, petugas dilarang keras untuk saling lempar tanggung jawab atas aduan agar jemaah haji senantiasa merasa aman selama menunaikan ibadahnya.
“Setidaknya dengan hanya kita menyampaikan siap akan kami tindaklanjuti, itu sudah bisa memberikan rasa tenang,” ujarnya.
Selain tata cara merespon aduan daring, PPIH Arab Saudi 2026 juga memperketat kedisiplinan jajaran petugas demi menjaga ekosistem haji ramah lansia dan disabilitas. Para jemaah beserta petugas secara persuasif terus diedukasi mengenai larangan berkerumun sambil merokok di berbagai area akomodasi.
Terkait tindak pelanggaran tata tertib tersebut, Ichsan menekankan sanksi pastinya, “Termasuk tadi yang merokok, kita panggil dan kita berikan peringatan keras,” ujarnya.
Ichsan mengungkapkan, penegakan kedisiplinan dan tindakan tegas ini murni merupakan ikhtiar Kemenhaj dalam menyukseskan visi utama Tri Sukses Haji tahun 2026. Dimana, seluruh elemen petugas diinstruksikan agar terus menghadirkan pendampingan positif sejak jemaah tiba di bandara hingga kembali ke tanah air.
“Kita tidak mentolerir hal-hal seperti ini karena poin yang ingin dihadirkan adalah bagaimana kita menjadi petugas yang tertib,” jelasnya.
Bijak Bermedsos
Dalam kesempatan tersebut, Ichsan mengingatkan seluruh petugas agar senantiasa bijak dalam bermedia sosial. “Kita diminta selain memberikan pelayanan juga untuk mensyiarkan layanan kita,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, unggahan konten yang edukatif diharapkan mampu mendukung visi Tri Sukses Haji, terutama pada aspek kesuksesan ritual dan peradaban umat. Karenanya, Petugas dilarang keras membagikan informasi yang berpotensi memicu kegaduhan publik atau meruntuhkan komitmen pelayanan.
“Publik bisa melihat apa yang kita sampaikan di ruang publik sebagai sebuah edukasi dan kebaikan,” ujarnya.
Pemanfaatan media sosial oleh akun resmi sektor harus selalu memprioritaskan narasi positif mengenai program haji ramah lansia, perempuan, dan disabilitas. Langkah ini bertujuan strategis untuk memberikan rasa gembira dan tenang bagi keluarga jemaah yang sedang menanti kabar di tanah air.
“Jika kita tidak bisa memberikan informasi secara utuh dan terang benderang, kita cukupkan diri untuk tidak mengunggah hal tersebut,” tutupnya. (Fadloli)
