BERITABUANA.CO, JAKARTA — Laju urbanisasi yang kian cepat dinilai telah mempersempit akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Dampaknya, jutaan keluarga di perkotaan masih bertahan di kawasan padat penduduk yang belum memenuhi standar kelayakan hidup.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan struktural yang harus segera dijawab melalui kebijakan perumahan yang lebih agresif dan terintegrasi. Pemerintah, kata dia, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan renovasi tiga juta rumah sebagai bagian dari agenda nasional.
“Urbanisasi menciptakan tekanan besar terhadap penyediaan hunian, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, pembangunan perumahan tidak bisa lagi berjalan biasa-biasa saja,” ujar Fahri dalam OECD Policy Seminar on Sustainable Housing, Building and Cities, dikutip Kamis (29/1/2026).
Menurut Fahri, program perumahan nasional tidak hanya mengejar angka, tetapi juga harus menjamin kualitas hidup penghuninya. Hunian yang dibangun, lanjut dia, harus berkelanjutan, bermartabat, dan mampu menjawab tantangan perubahan iklim serta risiko kebencanaan.
“Hunian harus ramah lingkungan, rendah emisi karbon, dan memiliki ketahanan terhadap bencana. Ini bukan sekadar soal rumah, tetapi soal masa depan kota dan warganya,” kata Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019 itu.
Pemerintah juga mendorong integrasi kebijakan perumahan dengan perencanaan tata kota agar pembangunan tidak menciptakan kantong-kantong permukiman baru yang terisolasi. Pendekatan tersebut diarahkan untuk membangun lingkungan yang inklusif, terhubung dengan transportasi publik, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebagai bagian dari strategi percepatan, pemerintah berencana membentuk Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat. Lembaga ini akan berfungsi mengintegrasikan sisi permintaan dan penawaran perumahan, sekaligus mengoordinasikan pembangunan di kawasan metropolitan, wilayah kumuh, dan kawasan industri.
“Fokusnya pada pengembangan hunian vertikal dan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) di sekitar simpul transportasi massal,” ujar Fahri, yang mengaku optimistis melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia mampu menghadirkan kawasan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, dan siap menghadapi tekanan urbanisasi di masa depan. (Ery)
