BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memfokuskan program pengembangan desa wisata secara lebih merata di seluruh daerah, khususnya untuk mendorong desa wisata berstatus rintisan agar naik kelas menjadi desa wisata mandiri.
Hendry menilai, hingga kini masih terjadi kesenjangan dalam pengembangan desa wisata di berbagai wilayah. Dari lebih dari 6.000 desa wisata yang tersebar secara nasional, mayoritas masih berada pada kategori rintisan dan belum mampu berkembang secara berkelanjutan.
“Di beberapa daerah, termasuk daerah pemilihan kami, desa wisata masih didominasi kategori rintisan dan hampir tidak ada yang sudah mandiri. Padahal klasifikasi desa wisata yang ada sudah sangat baik, tinggal bagaimana penguatannya di lapangan,” ujar Hendry saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Ia menegaskan, pengembangan desa wisata tidak seharusnya terpusat di daerah tertentu saja. Pemerataan program dinilai penting agar manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa di berbagai wilayah.
“Jangan hanya fokus pada daerah yang itu-itu saja. Tahun 2026 perlu ada program khusus yang mendorong desa wisata naik kelas, dari rintisan menjadi berkembang, maju, hingga akhirnya mandiri,” kata politikus dari Partai Keadilan Ssejahtera (PKS) itu lagi.
Selain pemerataan, Hendry menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut dia, keberadaan UMKM merupakan faktor penentu dalam menciptakan ekosistem desa wisata yang berdaya saing.
“Bagaimana Kementerian Pariwisata bisa berkolaborasi dengan UMKM di desa wisata agar ekonomi lokal benar-benar bergerak dan desa wisata bisa berdiri mandiri,” ujarnya.
Hendry juga menyoroti peran ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata, termasuk potensi budaya lokal yang dikemas secara kreatif dan mampu menarik perhatian publik hingga ke tingkat global.
“Fenomena budaya lokal yang dikemas secara kreatif terbukti bisa mendunia dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” kata Hendry.
Lebih lanjut, ia mendorong sinergi lintas sektor, termasuk dengan industri dan pendidikan vokasi, agar pengembangan pariwisata sejalan dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kewirausahaan, sesuai dengan arah pembangunan nasional.
Untuk itu, Hendry berharap Kemenpar dapat mempercepat dukungan terhadap destinasi dan desa wisata potensial di daerah agar pariwisata nasional tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.
“Kita membutuhkan program kolaboratif lintas sektor yang bisa dibawa langsung ke daerah pemilihan. Ini adalah tanggung jawab bersama agar pariwisata benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah,” tutupnya. (Asim)
