BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, penanganan kasus super flu, serta evaluasi izin pemanfaatan dan alih fungsi hutan menjadi isu prioritas yang akan mendapat perhatian serius DPR RI sepanjang tahun ini.
Hal tersebut disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Puan menjelaskan, melalui fungsi pengawasan, DPR akan memastikan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah berjalan optimal di seluruh sektor, sesuai dengan tugas masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Pengawasan DPR diarahkan agar kinerja pemerintah benar-benar optimal dalam memberikan pelayanan publik serta mempercepat pembangunan nasional,” kata Puan dalam pidatonya.
Dalam pembahasan di tingkat AKD, DPR RI, menurut Puan, akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat luas. Di antaranya adalah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, serta pasokan bahan pangan pascabencana di Sumatera dan sejumlah wilayah lainnya.
Selain itu, DPR juga akan mengevaluasi penyelenggaraan transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru, memantau proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari negara-negara yang tengah dilanda konflik, serta mendorong reformasi di tubuh Polri, Kejaksaan RI, dan lembaga peradilan guna memperkuat penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
“DPR juga memberi perhatian pada pemenuhan hak-hak dasar warga binaan pemasyarakatan tanpa diskriminasi, penanganan kasus super flu di beberapa wilayah, serta persoalan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan,” ujar Puan.
Ia menambahkan, persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi serta evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi kawasan hutan turut menjadi agenda penting DPR pada masa persidangan ini.
Puan juga menyinggung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera dan Aceh oleh DPR RI. Satgas tersebut dibentuk untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir dan tanah longsor yang kini telah memasuki fase pascabencana.
“Satgas ini bertujuan memastikan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berjalan selaras, sehingga pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu,” ujar Puan.
Di bidang hubungan internasional, Puan menyampaikan bahwa DPR RI akan mengikuti sejumlah agenda multilateral sebagai bagian dari diplomasi parlemen. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat kerja sama antarnegara sekaligus mendukung politik luar negeri Indonesia.
“Melalui diplomasi antarparlemen, DPR RI akan terus menyuarakan nilai kemerdekaan bangsa, penghormatan terhadap kedaulatan negara, prinsip kemanusiaan, serta keadilan dalam tatanan ekonomi global,” tutur Puan.
Ia menegaskan, DPR juga berkomitmen melindungi WNI di luar negeri serta mendorong stabilitas dan perdamaian kawasan melalui dialog dan kerja sama di berbagai forum internasional.
Menutup pidatonya, Puan secara resmi membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI dibuka, untuk menjalankan fungsi konstitusional dalam memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan. (Asim)
