BERITABUANA.CO, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perbedaan mendasar antara dunia parlemen dan eksekutif, setelah dirinya bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Fahri, ruang eksekutif menuntut disiplin tinggi, kehati-hatian, serta keberanian mengambil keputusan konkret yang berdampak langsung pada masyarakat.
Hal itu disampaikan Fahri dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, yang dikutip Selasa (13/1/2026). Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut menyebut, peralihan dari legislatif ke eksekutif mengubah cara pandangnya terhadap kekuasaan dan tanggung jawab negara.
“Kalau di DPR, kita tahu sedikit tapi bisa ngomong banyak. Kalau di eksekutif, kita tahu banyak hal tapi enggak boleh ngomong,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, parlemen merupakan ruang deliberasi dan pengawasan yang memberi keleluasaan berbicara ke publik. Sementara itu, di eksekutif, setiap wacana harus bermuara pada keputusan nyata, mulai dari perumusan kebijakan, penyusunan anggaran, hingga pelaksanaan program.
“Yang benar-benar menggerakkan negara itu eksekutif. Di situlah nasib rakyat banyak ditentukan,” kata dia seraya menilai peran di pemerintahan menuntut kemampuan menahan diri dari komentar publik yang berlebihan dan dirinya menyebut disiplin komunikasi sebagai bagian penting dari efektivitas kerja pemerintah.
Kesenjangan Ekonomi Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Fahri juga menyinggung persoalan kesenjangan ekonomi nasional yang dinilainya masih bersifat struktural. Ia menyoroti ketimpangan kesejahteraan yang belum sepenuhnya teratasi.
“Yang kaya makin kaya, yang miskin makin banyak bebannya,” ucap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu.
Ia turut mengkritik praktik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kerap masuk ke sektor usaha rakyat. Menurutnya, pemerintah perlu lebih peka terhadap trauma historis masyarakat agar kebijakan negara tidak justru memperlebar jarak kepercayaan publik.
Mengenai Presiden Prabowo Subianto, Fahri menyebut kepala negara sebagai sosok pemimpin yang kerap disalahpahami. Dalam pengamatannya, Prabowo mengambil keputusan secara mandiri tanpa dikendalikan pihak tertentu.
“Pak Prabowo memutuskan sendiri. Itu yang membuatnya mungkin jadi presiden paling kuat,” ujar Fahri.
Ia menepis anggapan bahwa Presiden Prabowo berada di bawah pengaruh kelompok tertentu. Menurutnya, setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan langsung atas kepentingan rakyat.
Gaya kepemimpinan tersebut, kata Fahri, tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang diambil cepat, termasuk pemangkasan anggaran tanpa proses kompromi politik yang panjang.
Langkah itu, menurut Fahri, dilandasi kesadaran bahwa mempertahankan pola lama tanpa perubahan hanya akan menghasilkan kegagalan yang berulang.
Dalam konteks global, Fahri menilai Prabowo memiliki pemahaman geopolitik yang kuat dan mampu berkomunikasi langsung dengan para pemimpin dunia, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping, Presiden AS Donald Trump, hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron.
“Bukan karena disodorkan staf, tapi peta geopolitik itu sudah ada di dalam dirinya,” kata Fahri.
Kritik dari Kelompok Masyarakat Sipil
Menanggapi kritik dari kelompok masyarakat sipil, Fahri menyebut sebagian kekhawatiran tersebut bersumber dari trauma masa lalu. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo bukan sosok yang anti-demokrasi.
Menurut Fahri, komitmen terhadap kebebasan sipil dan kemerdekaan pers tetap berjalan dalam praktik pemerintahan. Ia juga menilai sejumlah regulasi yang kini menuai kritik merupakan kelanjutan dari proses legislasi sebelumnya, bukan kebijakan yang lahir secara mendadak.
Bagi Fahri, kepemimpinan Prabowo setelah 25 tahun reformasi perlu dilihat sebagai fase baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Ia mengajak publik menilai pemerintahan berdasarkan hasil nyata, bukan prasangka historis.
“Yang dia lakukan sering kali besar dampaknya, tapi tidak selalu disertai banyak bicara,” ujar Fahri. (Ery)
