Ninik Wafiroh Desak Kemenkes Optimalkan Layanan RS Terdampak Banjir di Sumatera dan Aceh

by
Nihayatul Wafiroh. (Foto : ist)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengoptimalkan layanan rumah sakit yang terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh, menyusul lambatnya pemulihan layanan kesehatan pascabencana.

Nihayatul menegaskan, pemulihan rumah sakit tidak cukup hanya dengan membuka kembali gedung pelayanan, tetapi harus diiringi dengan kesiapan layanan medis secara menyeluruh.

Menurut dia, aspek lingkungan yang sehat, keamanan fasilitas, serta ketersediaan obat-obatan dan tenaga kesehatan harus dipastikan berjalan optimal.

“Tidak cukup hanya membuka kembali rumah sakit. Layanannya harus berjalan maksimal, lingkungannya sehat dan aman, serta stok obat-obatan tersedia dan mencukupi kebutuhan warga,” ujar Nihayatul, yang akrab disapa Ninik, di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Ia menilai, optimalisasi operasional rumah sakit menjadi harapan utama masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses layanan kesehatan akibat bencana. Oleh karena itu, kata dia, pemulihan layanan kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana.

“Operasional rumah sakit mestinya menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Dua puluh hari adalah waktu yang terlalu lama, sementara masyarakat sangat membutuhkan layanan pengobatan,” ucapnya.

Ninik juga mengingatkan bahwa keberfungsian rumah sakit tidak boleh dimaknai sebatas bangunan yang kembali dibuka. Kemenkes, menurut dia, harus memastikan seluruh sistem layanan, mulai dari peralatan medis hingga kesiapan tenaga kesehatan, benar-benar siap melayani masyarakat.

Sebagai mitra kerja Kemenkes, Komisi IX DPR RI, lanjut Ninik, akan terus mengawal proses pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak bencana. Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar penanganan kesehatan pascabencana dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

“Pemulihan kesehatan masyarakat pascabencana tidak boleh lambat. Ini menyangkut keselamatan dan hak dasar warga negara,” kata Ninik. (Asim)