BERITABUANA.CO, MERAUKE – Senator RI Irman Gusman menegaskan bahwa pembangunan Papua harus bergeser menuju pemberdayaan masyarakat melalui penguatan koperasi desa.
Hal itu ia sampaikan dalam Seminar Nasional bertema “Membangun Kedaulatan Pangan dari Papua: Peran BULOG, Pemerintah Daerah, dan Koperasi Desa ” di Hotel Swiss-Belinn, Merauke, Rabu (3/12/2025).
Mengawali paparannya, mantan ketua DPD RI dua periode itu menyoroti potensi besar Papua, khususnya Merauke yang memiliki hamparan lahan pertanian subur dan strategis untuk menjadi lumbung pangan nasional maupun global. Namun potensi tersebut masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat Papua.
“Ada jarak yang lebar antara kekayaan alam Papua dan kesejahteraan masyarakatnya. Di sinilah tugas kita: membangun jembatan antara potensi dan realitas,” ujarnya.
Irman menyambut baik langkah pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Ia menyebut kebijakan itu sebagai upaya pemerintah mengembalikan kiblat pembangunan nasional kepada ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia.
“Koperasi adalah persekutuan manusia, bukan persekutuan modal. Di sinilah roh gotong royong bangsa hidup,” katanya.
Menguatkan argumennya, Irman mengutip pesan Bung Hatta yang relevan dengan kondisi pembangunan saat ini.
“Bung Hatta pernah berkata, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi karena lilin-lilin di desa. Melalui koperasi desa, kita menyalakan lilin-lilin itu—termasuk di Merauke, tanah yang diberkati ini,” ujarnya.
Anggota Komite I DPD RI itu juga memaparkan contoh internasional sebagai bukti bahwa koperasi adalah model ekonomi modern dan inklusif. Di Selandia Baru, koperasi Fonterra menjadikan petani pemilik utama nilai tambah ekonomi. Di Amerika Serikat, koperasi Land O’Lakes masuk jajaran Fortune 500. Jerman pun kuat berkat jaringan koperasi Raiffeisen.
Dalam konteks Papua, Irman menegaskan bahwa koperasi adalah solusi paling tepat untuk mengelola tanah ulayat secara adil dan produktif. Ia menegaskan bahwa tanah adat tidak boleh lagi dianggap penghambat investasi.
“Tanah ulayat itu bukan masalah. Masalahnya adalah ketika tanah itu menjadi ‘dead capital’. Melalui koperasi, tanah adat bisa menjadi ‘live capital’ tanpa harus berpindah tangan,” jelasnya.
Menurutnya, koperasi memungkinkan masyarakat adat tetap menjadi pemilik sah tanah sambil memperoleh manfaat ekonomi sebagai pemegang saham.
Lebih jauh, Irman menekankan pentingnya peran Bulog dalam menopang ekosistem pangan nasional, terutama di Papua. “Bulog harus menjadi off-taker utama. Negara wajib memastikan harga tidak jatuh saat panen raya. Petani Papua harus mendapat kepastian pasar dan harga yang layak,” tegasnya.
Sebagai penutup, Irman menegaskan bahwa pembangunan Papua tidak boleh lagi sebatas proyek fisik yang datang dan pergi.
“Membangun di Papua itu mudah. Yang sulit adalah membangun Papua—membangun manusia, membangun martabat, membangun kelembagaan ekonominya, sehingga masyarakat menjadi tuan atas tanah leluhur mereka,” pungkasnya. (Kds)
