BERITABUANA.CO, BANDUNG – Masih banyak hambatan teknis dan komunikasi yang mengganggu kerja lembaga perwakilan daerah. Karenanya, perlu penguatan koordinasi antara DPD, DPR, dan pemerintah dalam proses legislasi serta penanganan isu strategis daerah, terutama terkait pemekaran wilayah.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas saat berbicara dalam Press Gathering DPD RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bertema “Penguatan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (22/11/2025).
“Kami sering terkejut ketika DPR menggelar rapat bersama. Terkadang anggota DPD sudah berada di luar daerah dan harus mendadak kembali ke Jakarta,” ujar Senator perempuan asal Yogyakarta itu.
Meski begitu, Hemas mengapresiasi perubahan positif dalam hubungan antarlembaga, terutama setelah DPR mulai memberikan ruang lebih besar bagi DPD untuk menyampaikan masukan substansial dalam pembahasan undang-undang.
“Sekarang DPR sudah memberi ruang berdiskusi dan menyampaikan masukan. Itu luar biasa,” katanya.
Salah satu isu utama yang disorot adalah usulan daerah otonomi baru (DOB). Hemas menyebut banyak anggota DPD mendorong pembahasan intensif terkait usulan tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukan proses yang sederhana dan membutuhkan sinergi penuh antara pemerintah pusat, DPR, dan DPD. “Kita tahu pemekaran tidak mudah diloloskan. Ini menjadi tantangan paling berat,” ujarnya.
Hemas juga menyinggung dinamika internal DPD yang kini diwarnai meningkatnya jumlah anggota muda yang aktif dan kreatif. Kondisi itu, menurut dia, menuntut pimpinan DPD bekerja lebih cepat dalam menjawab kebutuhan daerah.
Pada kesempatan itu, Hemas kembali menekankan pentingnya kehadiran pejabat eksekutif dalam rapat pembahasan legislasi. Ia menilai banyak kebutuhan daerah tidak terselesaikan lantaran ketidakhadiran menteri dalam rapat penting.
“Kalau menterinya tidak datang sekali dua kali, sampaikan salam kami dari DPD. Karena kebutuhan daerah harus dijawab tepat waktu,” ucapnya.
DPD Sekarang Paling Solid
Sebelumnya, di tempat dan acara yang sama, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyampaikan bahwa periode kepemimpinannya selama satu tahun lebih telah membawa konsolidasi internal yang paling solid dalam sejarah DPD.
Sultan mengatakan sejak awal ingin memastikan arah besar DPD RI berjalan pada jalur kolaboratif, efektif, dan transparan. Menurutnya, DPD harus menempatkan diri sebagai lembaga yang setia pada konstitusi sekaligus mampu mengoptimalkan kewenangan yang selama ini dianggap belum maksimal.
“Tahun pertama ini kami memastikan gerbong besar DPD mau dibawa ke mana. Dari awal kami tawarkan parlemen atau DPD kolaboratif—efektif, transparan, dan bekerja dengan orientasi jangka panjang,” kata Sultan.
Sultan menegaskan bahwa DPD RI periode sekarang adalah yang paling solid dibanding periode-periode sebelumnya. Dia memastikan tidak membawa agenda kepentingan pribadi, melainkan kepentingan lembaga dan daerah.
“Saya pastikan DPD kali ini adalah periode paling solid yang pernah ada. Ini bukan soal kepentingan Sultan atau personal, tapi kepentingan lembaga,” tegasnya.
Sultan juga menyampaikan bahwa dalam sejumlah pertemuan dengan Presiden dan jajaran pemerintah, dirinya konsisten mendorong kolaborasi untuk percepatan pembangunan nasional.
“Saya bilang ke Presiden, kencangkan saja program-program. Kami mendukung, karena kami tidak ingin lima tahun ini habis hanya untuk konflik politik yang tidak produktif,” katanya.
Menurut Sultan, DPD RI kali ini tidak bersikap layaknya partai politik yang mengejar “kewenangan kursi”, melainkan memperkuat kewenangan sosial melalui kehadiran langsung di daerah, mendengar masyarakat, serta menyelesaikan masalah konkret.
“Kami tidak mengejar kewenangan nasional. Fokus kami kewenangan sosial—hadir di masyarakat, mendengar, dan menyelesaikan masalah,” ujarnya. (Tim)
