BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dijadwalkan menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Selasa (2/9/2025) pukul 14.00 WIB. Aksi ini digagas sebagai bentuk perlawanan tanpa kekerasan setelah gelombang demonstrasi sebelumnya berakhir ricuh dan menelan korban jiwa.
Erna, Humas URC Bergerak, mengatakan aksi tersebut diputuskan usai tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol yang terlindas mobil taktis Brimob saat unjuk rasa pada 28 Agustus lalu.
“Kami yang memulai dengan kekecewaan, kini memilih memperbaiki situasi bangsa ini agar kembali normal. Kami telah memaafkan, mengikhlaskan, dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pemerintah untuk ditangani secara transparan,” ujar Erna dalam pernyataannya.
Simbol Perdamaian di Tengah Krisis
Dalam aksinya, ribuan pengemudi ojol akan menebar bunga mawar sebagai simbol perdamaian. Mereka menegaskan langkah ini bukan bentuk kelemahan, melainkan penegasan sikap bahwa kelompok ojol ingin menjadi bagian dari solusi, bukan pemicu konflik.
“Kita tunjukkan bahwa kami berguna bagi bangsa ini. Kita buat negeri ini hijau kembali,” tambah Erna.
Rute konvoi akan dimulai dari IRTI Monas, kemudian bergerak menuju Mako Brimob Kwitang, Polres Jakarta Pusat, Kodim Kemayoran, Polres Jakarta Utara, Polres Jakarta Timur, sebelum kembali lagi ke Monas.
Latar Belakang Kerusuhan
Gelombang demonstrasi yang melanda Indonesia sejak 25 Agustus dipicu kemarahan publik atas fasilitas dan tunjangan mewah DPR. Ketegangan meningkat setelah insiden meninggalnya Affan Kurniawan, yang memicu amarah massa hingga berujung rusuh di berbagai kota.
Sejumlah fasilitas publik menjadi korban amukan massa, termasuk tujuh halte TransJakarta, Stasiun MRT Istora Mandiri, hingga tujuh gerbang tol di Jakarta. Vandalisme, pembakaran, dan penjarahan turut memperburuk situasi, menambah kerugian ekonomi serta trauma sosial.
Momentum Menguji Pemerintah
Aksi damai ojol di Monas hari ini menjadi ujian baru bagi aparat keamanan sekaligus peluang untuk meredam eskalasi. Di tengah tuntutan akuntabilitas dan keadilan, pemerintah ditantang untuk menunjukkan komitmen pada transparansi hukum serta perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat secara damai. (Tim)
