BERITABUANA.CO, TANAH BUMBU – Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Capt. Oka Harry Putranto menghormati dan mengapresiasi penyampaian aspirasi secara damai oleh pengurus dan anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap penyelesaian isu yang berkaitan dengan kelancaran arus barang dan operasional bongkar muat di pelabuhan, KSOP Satui sebelumnya telah melaksanakan rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan pada 8 Agustus 2025. Dalam rapat tersebut, dibahas secara menyeluruh berbagai aspek teknis dan administratif terkait kegiatan bongkar muat, kerja sama antara Koperasi TKBM dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), serta aspek perlindungan tenaga kerja.
“Risalah hasil rapat tersebut disampaikan untuk dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) di Jakarta pada 12 Agustus 2025, sebagai bagian dari prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan arahan dari otoritas di tingkat pusat,” ungkap KSOP Satui, Capt. Oka Harry Putranto dalam keterangan persnya diterima beritabuaba.co, Jumat (29/8/2025).
Ia menuturkan, menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar pada tanggal 25 Agustus 2025 di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Capt. Oka Harry Putranto menyampaikan bahwa KSOP Satui menghormati dan mengapresiasi penyampaian aspirasi secara damai oleh pengurus dan anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Karya Bersama.
“KSOP Satui menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil berkoordinasi dengan pusat dan senantiasa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan antara kepentingan tenaga kerja maupun pelaku usaha,” ujar Capt. Oka, seraya menyebutkan KSOP Satui terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar solusi yang diambil dapat bersifat menyeluruh, berkelanjutan, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap aktivitas kepelabuhanan secara umum.
Perlu kita ketahui, tambahnya, sebagai lembaga pelayanan publik, KSOP Satui tetap membuka ruang dialog dan kolaborasi secara terbuka dengan seluruh pihak, demi terciptanya iklim kerja yang aman, kondusif dan saling menghargai di lingkungan pelabuhan. (Yus)
