BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi menegaskan bahwa proses hukum terhadap pelaku penembakan tiga anggota polisi di Kabupaten Way Kanan, Lampung, harus berjalan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Harus transparan proses hukumnya, dan saya juga berharap polisi tidak pandang bulu dalam bekerja,” kata Edi Homaidi dalam keterangan tertulisnya, Ahad (23/3/2025).
Peristiwa tragis ini terjadi pada 17 Maret 2025, ketika tiga polisi yang tengah melakukan penggerebekan judi sabung ayam ditembak oleh pelaku yang diduga oknum aparat. Insiden ini memicu polemik, terutama terkait dugaan adanya setoran ilegal dari aktivitas sabung ayam kepada aparat kepolisian setempat.
Kemanusiaan Harus Jadi Prioritas
Lebih lanjut, Edi Homaidi menekankan bahwa dalam kasus ini, aspek kemanusiaan tidak boleh diabaikan.
“Kita berbicara tentang nyawa manusia yang hilang. Terlepas dari polemik yang berkembang, tindakan brutal seperti ini telah melampaui batas kemanusiaan. Para korban memiliki keluarga yang kini mengalami penderitaan batin mendalam,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu.
“Pelaku penembakan harus diadili dengan mekanisme hukum yang transparan. Proses ini harus menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia berlaku bagi siapa pun,” tambahnya.
Dugaan Setoran Judi Sabung Ayam Perlu Diusut
KMI juga menyoroti dugaan bahwa penembakan ini dipicu oleh setoran ilegal dari praktik judi sabung ayam kepada aparat kepolisian.
“Jika memang ada keterlibatan aparat dalam praktik ilegal, hal ini harus ditangani melalui jalur hukum yang benar, bukan dengan tindakan main hakim sendiri. Asumsi dan dugaan harus dibuktikan dengan investigasi independen dan profesional,” kata Edi.
Sebelumnya, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika telah meminta bukti konkret atas dugaan tersebut dan menegaskan kesiapan pihaknya untuk menindak tegas jika ada anggota yang terlibat dalam praktik judi ilegal.
Dorongan Reformasi dan Pengawasan Aparat
KMI menilai bahwa insiden ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi integritas aparat penegak hukum.
“Kami mendorong penguatan pengawasan terhadap aparat, termasuk penegakan kode etik yang lebih ketat, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” tegas Edi.
Masyarakat pun diajak untuk terus mengawal kasus ini agar penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemanusiaan dan keadilan harus menjadi prioritas dalam setiap proses hukum,” pungkasnya. (Ery)
