BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, menginisiasi kerja sama dengan puluhan organisasi amal dan kemanusiaan di Indonesia, untuk penggalangan dan penyaluran bantuan bagi Palestina, Rabu kemarin (26/2/2025). Acara dikemas dalam tajuk “Penandatanganan Dukungan dan Kampanye Bersama Indonesia untuk Palestina: Solidaritas, Aksi Nyata, dan Harapan Baru.”
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Anis Matta
dalam sambutannya mengatakan, tujuan dari kerja sama adalah untuk memulai satu gerakan solidaritas untuk Palestina, setelah melakukan dialog dalam tiga bulan terakhir bersama semua NGO yang hadir dalam dialog tersebut.
“Ini adalah hasil dialog dalam tiga bulan terakhir bersama semua NGO yang hadir di sini dan juga NGO-NGO lain, untuk memulai satu gerakan solidaritas tapi yang terkoordinir secara lebih baik supaya kita bisa menyalurkan bantuan ke Palestina,” tuturnya.
Anis Matta menyebutkan ada tiga sasaran utama dari inisiatif gerakan, yakni pertama adalah program yang bersifat strategis, kedua impactful.
“Manfaatnya besar bagi saudara-saudara kita di sana. Dan yang ketiga adalah punya sifat simbolik mewakili kehadiran kita sebagai negara muslim terbesar di dunia Islam,” sebut Anis Matta.
Menurut Anis Matta, sifat simbolik dari inisiatif ini penting untuk disebut karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia ada posisi Wakil Menteri Luar Negeri yang menangani urusan dunia Islam.
“Posisi Indonesia di dunia dan isu Palestina, juga tidak berhenti hanya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar. Indonesia, tapi juga adalah negara dengan ekonomi terbesar di kalangan dunia Islam,” sebutnya lagi.
Saat ini, hanya ada tiga negara dari dunia Islam yang masuk ke kelompok ekonomi G20, yaitu Indonesia, Turki, dan Arab Saudi. Dari tiga negara ini, ekonomi Indonesia merupakan yang terbesar berdasarkan data pendapatan domestik bruto (PDB).
Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (25/2/2025), sebut Anis Matta, juga menyinggung kembali proyeksi para pakar ekonomi dunia bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi lima terbesar dunia dalam satu hingga dua dekade ke depan.
“Jadi (Indonesia) hadir sebagai negara dengan populasi (muslim) terbesar dan ekonomi terbesar (di dunia Islam) juga harus diwujudkan dalam angka (yang signifikan) ketika kita memberiekan bantuan kemanusiaan,” ujar dia yang kembali mengingatkan kembali sikap Indonesia terkait isu Palestina.
Wamenlu juga mengingatkan kembali bahwa komitmen Presiden Prabowo terkait Palestina bukan dimulai baru-baru ini saja. Pada 2014, tutur dia memberikan contoh, Prabowo bahkan ikut dalam demonstransi mendukung kemerdekaan Palestina di kawasan Bundaran HI.
“Jadi komitmen beliau kepada Palestina ini adalah komitmen yang bukan hanya dalam posisi beliau sebagai kepala negara, tetapi itu komitmen yang sangat personal sekali. Palestina adalah bagian dari hati beliau,” ungkapnya.
Diplomasi Kemanusiaan
Inisiatif kerja sama penggalangan dan penyaluran bantuan untuk Palestina ini, menurut Anis Matta juga merupakan bagian dari diplomasi kemanusiaan.
“Kita juga ingin memulai gerakan diplomasi kemanusiaan. Saudara semuanya adalah ujung tombak dari diplomasi kemanusiaan Indonesia,” tegas Anis Matta.
Dengan kerja sama ini, lanjut Anis Matta, diharapkan ada koordinasi dalam penggalangan dana untuk mendapatkan angka nominal yang signifikan. Targetnya, sebut Ketua Umum Partai Gelora ini, adalah senilai 200 juta dollar AS, setara lebih dari Rp 3 triliun. Ia menegaskan pula bahwa inisiasi ini bukan berarti Kemenlu akan mengintervensi keuangan lembaga-lembaga amal dan filantropi yang terlibat.
“Tugas Kemenlu di sini adalah memfasilitasi gerakan ini. Mendorong, memotivasi, menggalang, dan menggunakan semua jalur diplomasi dan politik kita untuk memudahkan proses penyaluran bantuan masyarakat Indonesia ke Palestina,” tegas Anis Matta.
Untuk melancarkan peran dan fungsi Kementerian Luar Negeri terkait bantuan untuk Palestina, setidaknya empat direktur di kementerian ini dilibatkan.
“Dalam proses koordinasi ini di Kemenlu, saya meminta bantuan dari empat direktur di Kemlu. Ada Direktur Timur Tengah, Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional, Direktur HAM, dan (Direktur) dari Kajian Strategis. Jadi empat direktur ini yang membantu dalam proses koordinasi ini,” demikian Anis Matta. (Ery)
