BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kecelakaan transportasi darat, terutama yang melibatkan bus pariwisata dan truk, terus terjadi tanpa ada perbaikan sistemik yang signifikan. Kondisi ini telah mencapai tahap darurat yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak Presiden RI dan Menteri Perhubungan untuk segera mengambil langkah nyata dan terukur guna mengatasi permasalahan keselamatan transportasi darat,” tegas Tory Damantoro, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dalam Press Conference Darurat Keselamatan Transportasi di Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menurutnya, Menteri Perhubungan harus bertindak cepat, tidak bisa hanya diam ditempat. Langkah konkret harus segera diambil untuk mengatasi kecelakaan transportasi darat yang terus terjadi.
Hal senada diutarakan Agus Pambagio, Dewan Penasehat MTI dan pengamat kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa upaya perbaikan tidak cukup hanya dengan himbauan, tetapi harus berupa kebijakan dan langkah-langkah konkrit yang berdampak langsung pada peningkatan keselamatan.
ODOL Ancaman Utama
Seiring pertumbuhan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih mencapai angka di bawah 5%, Indonesia sudah mengalami tingginya angka kecelakaan yang merugikan secara ekonomi, merusak infrastruktur, dan mengorbankan banyak nyawa. “Kalau sekarang saja sudah seperti ini, bagaimana nanti jika pertumbuhan ekonomi mencapai 8%? Mau sebesar apa lagi kerugian dan korban kematian yang kita tanggung?,” tegas Damantoro, Ketua Umum MTI.
Ia mengungkapkan, negara lain yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% saja mampu mengatasi ODOL melalui regulasi tegas dan komitmen bersama seluruh kementerian. “Presiden Prabowo harus langsung memimpin upaya nasional untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh.
Betapa tidak, kata Dimantoro, transportasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, dan jika ekonominya tumbuh, pemerintah akan memiliki lebih banyak anggaran untuk mendanai program-program kesejahteraan seperti makanan bergizi gratis. “Segera lakukan Rapat Kabinet Terbatas darurat antara Presiden dengan Menko Infrastruktur, Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan , Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri PU, Menteri BUMN, dan POLRI,” ujarnya.
Lebih jauh lagi, kata Djoko Setijowarno, Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, kecelakaan akibat ODOL sering kali hanya menyeret supir ke meja hijau, sementara pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, dan pemilik barang yang seharusnya turut bertanggung jawab, luput dari hukuman.
“Sistem ini perlu diubah. Semua pihak, mulai dari pengusaha hingga pemilik barang, harus ikut bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan di jalan raya,” tandas Djoko.
Ia menyebutkan, performa keselamatan transportasi darat saat ini berbanding terbalik dengan perannya sebagai penggerak utama angkutan orang dan barang. Regulasi seakan tidak ada, dan pemerintah seperti tidak peduli terhadap dampak buruk yang terjadi.
Menurutnya, kecelakaan yang terus terjadi pada angkutan truk dan bus wisata perlu memperoleh atensi khusus agar tidak terus terulang dan membawa korban jiwa secara sia-sia. “Apalagi sejak dihilangkannya regulasi Direktur Keselamatan Jalan oleh Kementerian Perhubungan berakibat terabaikannya keselamatan lalu lintas di jalan,” tambah Djoko.
Semua ini, jelas Darmaningtyas, Dewan Penasehat MTI sekaligus Ketua Instran, menilai lemahnya pengawasan dan penerapan regulasi semakin memperburuk kondisi keselamatan transportasi darat di Indonesia. “Jangan biarkan kondisi buruk itu hanya diratapi saja, tapi harus dipecahkan secara konkrit,” tegasnya lagi.
Seruan MTI
Melihat kondisi ini, MTI menegaskan perlunya tindakan segera dan komprehensif dari pemerintah. Presiden harus memimpin langsung sebuah hajatan nasional untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi darat secara menyeluruh. Pedoman ini harus disepakati dan dipatuhi oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
Tanpa langkah tegas dan sistemik, menurut Agus Pambagio, keselamatan transportasi darat di Indonesia akan terus memburuk, menelan lebih banyak korban, dan menimbulkan kerugian dalam segala aspek yang tidak terukur, dan pada akhirnya akan menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi 8%.
“MTI mendesak pemerintah untuk menjadikan keselamatan transportasi darat sebagai prioritas nasional demi menyelamatkan nyawa dan masa depan bangsa,” tandasnya. (Yus)