BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendukung evaluasi menyeluruh penggunaan senjata di lingkungan TNI. Evaluasi ini penting menyusul adanya kasus penembakan oleh oknum anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak yang menyebabkan seorang warga tewas.
Politisi Partai NasDem ini menyebut pengawasan penggunaan senjata api sangat perlu lebih diperketat. Sekalipun, TNI sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
“Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan disiplin tinggi untuk cegah penyalahgunaan senjata,” kata Amelia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, (7/1/2025).
Selain itu, dia menyarankan evaluasi terhadap kebijakan penugasan pasukan elite sebagai ajudan. Sebab, tugas tersebut memiliki risiko tinggi jika tidak diawasi dengan baik.
Diantara tiga oknum TNI AL yang terlibat kasus itu, kata dia, dua di antaranya merupakan prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) sebagai satuan elite TNI AL dan salah satunya bertugas sebagai ajudan pejabat.
Amelia menuturkan sebagai organisasi besar dan berpengalaman, TNI sudah memiliki mekanisme pengawasan terhadap personelnya. Namun, untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan penguatan monitoring serta pembinaan moral dan mental prajurit secara konsisten.
Dia mengatakan Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap TNI untuk memastikan profesionalisme dan kredibilitas institusi ini tetap terjaga.
Amelia berharap insiden serupa tidak terulang sehingga TNI sebagai institusi yang lahir dari rakyat tetap dicintai dan dihormati oleh masyarakat.
Di sisi lain, dia mengapresiasi langkah cepat TNI AL dalam menangani kasus ini dengan memastikan pelaku telah ditangani oleh Polisi Militer TNI. Hal tersebut menunjukkan komitmen institusi terhadap penegakan hukum.
“Namun, sebagai anggota Komisi I DPR RI, saya menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Jika pelaku terbukti bersalah di pengadilan militer, kata dia, pemecatan secara tegas dan terbuka harus menjadi langkah lanjutan agar mencerminkan kedisiplinan dan keadilan di tubuh TNI. Penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan independensi badan peradilan militer adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.
“Kami percaya pimpinan TNI mampu menangani persoalan ini dengan bijak dan tegas, sekaligus mengambil pelajaran untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap TNI,” jelas legislator fraksi Nasdem ini.
Sebelumnya, TNI Angkatan Laut (AL) melalui Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI, Laksdya TNI Denih Hendrata, mengaku akan mengevaluasi penggunaan senjata api (senpi) anggotanya imbas kasus penembakan bos rental mobil di rest area Tol Tangerang-Merak.
Dia mengatakan pihaknya bakal mengevaluasi terkait dengan penggunaan senjata api oleh anggota TNI AL. Namun, penggunaan senjata api melekat untuk seorang ajudan guna mengamankan pejabat yang dikawalnya, termasuk dirinya sendiri. (Jim)
