Jelang Nataru, Anggota Komisi III DPR RI Minta Korlantas Polri Kurangi Laka Lantas

by
Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi (paling kiri) saat mengikuti Raker Komisi III DPR RI dengan Korlantas Polri. (Foto: Istimewa)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al Habsyi memberikan perhatian serius terhadap upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas atau lalin, menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kakorlantas Polri Irjen Polisi Aan Suhanan dan jajaran di Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (4/12/2024), pria yang akrab disapa Habib Aboe itu menyitir data kecelakaan lalu lintas tahun 2023.

Dipaparkannya, dari data kecelakaan, tercatat 148.575 kasus, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Disinggung pula, tingginya angka fatalitas atau meninggal dunia tertinggi yang tercatat pada tahun 2022.

“Ini perlu menjadi perhatian bersama bahwa kecelakaan lalu lintas harus ditekan semaksimal mungkin. Kita harus kedepankan keselamatan di jalan untuk seluruh masyarakat,” imbuh Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Meskipun demikian, Habib Aboe mengapresiasi kinerja Korlantas Polri dalam pengamanan Nataru tahun lalu, di mana kecelakaan lalu lintas turun sebesar dua belas persen, dan angka fatalitas turun sebesar sembilan persen.

Lebih lanjut Habib Aboe meminta agar Korlantas Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas dengan sebaik mungkin. Hal ini penting, karena besarnya jumlah mobilisasi masyarakat.

“Ini kan diperkirakan akan ada pergerakan sekitar 107,6 juta orang selama Nataru. Lonjakan aktivitas ini terutama akan terjadi di jalur tol, jalan arteri, dan kawasan wisata, termasuk jalur Tol Cipali dan Cisumdawu yang memiliki risiko tinggi kepadatan. Korlantas perlu persiapan yang baik menghadapi hal tersebut,” sebut dia.

Secara khusus Habib Aboe, yang menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu menyoroti pentingnya antisipasi potensi kemacetan di jalur-jalur padat, terutama di lokasi yang berisiko menghadapi bottleneck akibat perbedaan kapasitas jalur. Selain itu, curah hujan tinggi yang diperkirakan pada periode tersebut menimbulkan risiko bencana banjir atau longsor di wilayah-wilayah tertentu.

“Oleh karena itu, saya ingin mengetahui langkah-langkah apa yang sudah dilakukan Polri untuk mengantisipasi kemungkinan bencana di wilayah padat lalu lintas ini. Persiapan harus dilakukan dengan matang agar tidak hanya kemacetan yang bisa dihindari, tetapi juga dampak buruk dari bencana alam,” tukas Legiator dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) I tersebut. (Ery)