BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) Kembali menorehkan prestasi. Kali ini berhasil meraih penghargaan terbaik III dalam kategori Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM Tahun 2024 pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun Badan Strategi Kebijakan Hukum 2024.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam kesempatan tersebut menilai pentingnya memperbaiki tata kelola regulasi sebagai bagian dari reformasi hukum yang menjadi prioritas nasional, sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029.
Menurutnya, selama periode 2019-2023, Indonesia telah menerbitkan 5.267 Peraturan Menteri, dengan Kementerian Hukum dan HAM menyumbang 3,2% dari total Permen tersebut. Kondisi ini menggambarkan tantangan hiper-regulasi yang memerlukan perhatian serius.
Selain itu Menkum juga menyoroti perlunya kajian berbasis bukti yang mendalam dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses penyusunan regulasi.
“Penguatan tata kelola regulasi tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan legal semata. Namun juga dibutuhkan pendekatan multidisiplin, yang mencakup analisis kebijakan publik untuk mengurai akar permasalahan hingga solusi yang berkelanjutan,” ujar Supratman saat membuka kegiatan Refleksi Akhir Tahun Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Selasa (3/12/2024), di Jakarta.
Diharapkan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola regulasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dimana hal ini juga sejalan dengan cita ketujuh dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Karena itu, Menkum meminta agar kegiatan ini menjadi wadah refleksi bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas kebijakan berbasis bukti dan mendukung program prioritas pemerintah.
“Kegiatan ini jadikanlah refleksi sebagai langkah awal menuju tata kelola kebijakan yang lebih baik, transparan, dan adil,” pinta Supratman.
Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian juga mengatakan, bahwa penghargaan yang diperolehnya kali ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras dan kolaborasi seluruh tim di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam mewujudkan tata kelola kebijakan yang berbasis bukti.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, seperti SIPKUMHAM, dalam mendukung proses analisis kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Kami percaya bahwa inovasi dalam tata kelola kebijakan menjadi kunci untuk menjawab tantangan reformasi hukum di masa depan, sejalan dengan Asta Cita pemerintah untuk memperkuat reformasi hukum dan birokrasi.” ujar Maju Amintas yang juga didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Muhammad Mufid.
Turut hadir dalam acara Refleksi Akhir Tahun ini sejumlah pejabat tinggi kementerian, akademisi, dan pemangku kepentingan, yang bersama-sama berkomitmen untuk mendorong reformasi hukum yang lebih efektif. Oisa
