BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya menghadiri undangan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Senin (11/11/2024). Salah satu agenda rapat yang disampaikan Listyo Sigit Prabowo adalah jaringan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Papua.
Dari undangan yang diterima, rapat kerja ini juga membahas soal Realisasi anggaran dan capaian kinerja tahun 2024 serta rencana kerja dan target capaian Polri tahun 2025, dan Evaluasi penegakan hukum sumber daya alam;
serta, Evaluasi penegakan hukum tindak pidana narkoba; serta Evaluasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Dalam rapat, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut, ada 24 jaringan KKB di wilayah Papua. Total anggota KKB diperkirakan mencapai 1.438 orang. Mereka juga dilengkapi senjata api (senpi).
“Kami laporkan bahwa sampai saat ini terdapat 24 jaringan KKB dengan total jumlah kekuatan 1.438 anggota dan mereka memiliki 361 senpi yang tersebar di 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan,” kata Sigit .
Dari data yang dipaparkan Sigit, daerah rawan KKB di Papua berada di Intan Jaya, Yahukimo, Pegubin, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Maybrat, dan Mimika.
Sigit menilai, hal ini mengakibatkan Papua menjadi daerah dengan kerawanan tinggi jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Dan ini tentunya memiliki kerawanan yang tinggi khususnya pada saat pilkada nanti sehingga kami memang memberikan perhatian khusus,” ujarnya.
Selain itu, ia memaparkan data gangguan KKB sejak awal 2024 hingga saat ini. Tercatat, ada 217 aksi dengan jumlah 104 korban dengan rincian 56 meninggal dunia dan 48 luka-luka.
“Data gangguan KKB selama 2024 ada 217 aksi dan 104 korban,” ungkapnya.
Selanjutnya, Sigit mengungkap, ada kelompok KKB yang bergerak secara politik. Hingga saat ini, mereka sudah melakukan setidaknya 205 aksi.
“Mereka melakukan 205 aksi ada 4 kelompok dari mulai KNPB, ULMWP, GRPWP, dan seterusnya,” kata Sigit.
Jenderal bintang empat ini menambahkan, kelompok KKB yang bergerak secara politis itu kerap mengangkat aksi isu marginalisasi dan diskriminasi, sejarah intergrasi dan status politik, pelanggaran HAM, hingga kegagalan pembangunan di Papua.
“Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua. Ini tentunya menjadi tantangan bagi kita terkait program-program untuk menyejahterakan masyarakat Papua,” ujar Sigit. (Asim)
