BERITABUANA.CO, KUPANG – Guna meningkatkan pengawasan partisiatif, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kupang menggelar kegiatan Rapat Koordinasi bersama Stakeholder, dalam hal ini kaum disabilitas, kelompok perempuan dan pemilih pemula TNI/Polri.
“Pemilih pemula dalam hal ini, mereka yang sudah pensiun dari anggota TNI/Polri,” jelas Ketua Bawaslu Kota Kupang, Yunior Adichandra Nange saat membuka Rakor, di Hotel Sahid T-More Kupang, Selasa (15/10/2024).
Pada kesempatan tersebut, adi Nange didampingi Anggota Bawaslu, Muhammad Fathuda dan Leonardus Lian Liwun, serta Koordinator Sekretariat, Angelina D. Rasmah.
Dikatakan Adi Nange, anggota TNI/Polri yang sudah pensiun boleh melaksanakan hak politiknya dalam memilih, artinya bahwa juga perlu melibatkan dalam kegiatan-kegiatan.
“Pemilih pemula itu mereka yang baru pertama kali ikut memilih, baik mereka yang baru berusia 17 tahun dan para pensiunan TNI/Polri,” jelas Adi Nange.
Menurut Adi Nange, tidak menutup kemungkinan bila seorang pensiunan TNI/Polri baru bisa ikut memilih, karena sejak tamat SMA sudah menjadi TNI/Polri, sehingga selama berdinas tidak memiliki hak untuk memilih, dan setelah pensiun baru menjadi warga yang terdata sebagai pemilih.
“Begitu juga kelompok disabilitas, kehadirannya disini untuk memberikan masukan dan dukungan kepada kita, berkaitan dengan pengawasan artisipatif atau keterlibaran masyarakat,” tegas Adi Nange.
Tidak berbeda dengan kelompok perempuan, lanjut Adi Nange, yang bisa menjadi pemberi informasi bagi Bawaslu, dalam kegiatan pengawasan Pilkada nanti.
“Ini momen penting dengan melibatkan stakeholder , dalam hal ini kelompok disabilitas, pemilih pemula dan kelompok permpuan, serta media,” tandas Adi Nange.
Sebelumnya, Ketua Panitia, Dedy Fernandez mengungkapkan, kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengawasan bagi pemilih alih status, dan berbagi pengetahuan serta ketrampilan tentang pengawasan partisipatif dalam pemilihan serentak 2024.
“Melibatkan kelompok perempuan untuk memahami proses dari suatu pergantian kepemimpinan, dan meningkatkan kesadaran kepada pemilih alih status,” jelas dia. (iir)
