BERITABUANA.CO, KUPANG – Provinsi NTT kembali meraih prestasi di tingkat nasional, dengan meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Terbaik 2024 untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (Nusampua).
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo kepada Pj. Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, dalam Rakornas P2DD tahun 2024 di Jakarta, Senin (23/9/2024). Dengan Tema Digitalisasi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
Rakornas P2DD dihadiri oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Muliyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, dan Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia serta pimpinan kementerian/lembaga, anggota satgas P2DD.
Prestasi tersebut juga semakin dilengkapi dengan catatan gemilang yang diraih oleh Kota Kupang, yang meraih penghargaan sebagai TP2DD Kota Terbaik 2024 Wilayah Nusampua dan Kabupaten Manggarai Barat, sebagai TP2DD Kabupaten terbaik Wilayah Nusampua.
“Penghargaan ini akan memicu kita, untuk terus meningkatkan digitalisasi di Provinsi NTT sehingga pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan sampai 7 persen dapat tercapai,” kata Pj. Gubernur. Andriko Susanto.
Menurut Andriko Susanto, perlunya percepatan proses digitalisasi di Provinsi NTT, agar berdampak pada efisiensi dan efektivitas pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat penyaluran program pembangunan ataupun program bantuan lainnya. Kita berbahagaia atas penghargaan ini. Ini penghargaan yang luar biasa dan semoga NTT lebih hebat lagi.
Sementara itu Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pemerintahan di era digital sangat membutuhkan infrastrukutur kehidupan digital.
”Perluasan digitalisasi daerah melalui pemanfaatan digital public infrastruscture sebagai pondasi layanan digital nasional,” ujar Anas.
Menteri Keuangan Sri Muliyani dalam sambutannya menyampaikan, untuk mendukung layanan digitalisasi, Kementerian Keuangan telah mengalokasi dalam APBN untuk peningkatan alokasi pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan SDM.
“Kami bersama Kemendagri meyakinkan bahwa operasi dari keuangan pemerintah dengan hampir sepertiga APBN ditransfer ke daerah ke APBD sehingga mereka bisa menjadi suatu sumber daya yang mampu meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah,” jelas Muliyani. (*/iir)
