BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar Mahkamah Pelayaran dapat menjadi garda terdepan yang konsisten dalam penegakkan hukum maritim di Indonesia.
“Mahkamah Pelayaran tidak berfokus pada banyaknya jumlah sanksi atau teguran yang dikeluarkan. Namun Mahkamah Pelayaran diharapkan lebih fokus untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi hingga mencapai satu keputusan yang berkekuatan hukum,” ujar Menhub dalam acara Forum Group Discussion (FGD) ‘Penguatan Kelembagaan Mahkamah Pelayaran sebagai Peradilan Maritim Saat Ini dan Masa Depan’ di Jakarta, Selasa (28/5/2024)..
Menurutnya, Mahkamah Pelayaran harus melakukan dan berkomitmen untuk menegakkan hukum di dunia maritim. Karena kegiatan maritim adalah kegiatan yang sangat luas.
“Mahkamah Pelayaran dapat mengacu kepada negara-negara lain yang telah berhasil menegakkan hukum maritim dengan baik, seperti negara-negara di Amerika, Eropa dan Asia Timur. Saat ini, pengaturan mengenai pelayaran telah berkembang secara global di bawah naungan International Maritime Organization (IMO). Sementara, dalam penerapannya di Indonesia, hukum nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,” tutur Menhub.
Di sisi lain, tambahnya, upaya penegakkan hukum ini bukan berarti pemerintah akan mempersulit dunia usaha pelayaran. Melainkan sebaliknya, diharapkan penegakkan hukum dapat membuat dunia usaha dapat berjalan dengan lebih kondusif, aman dan nyaman.
“Mahkamah Pelayaran perlu memberi efek jera bagi para pelanggar aturan di dunia pelayaran agar seluruh aktivitas pelayaran berjalan lancar,” tegas Menhub, seraya menyebutkan semua ini dilakukan bukan akan mencederai kemudahan usaha, tapi bagaimana melakukan penegakkan hukum dengan baik, dan akhirnya memberikan suatu jaminan bahwa mereka yang akan melakukan pengusahaan di Indonesia merasa aman dan nyaman, serta keselamatan dan keamanan tetap nomor satu..
Menhub berharap forum diskusi yang dibuat oleh Mahkamah Pelayaran dapat menjadi wadah, untuk meningkatkan posisi Mahkamah Pelayaran sebagai lembaga maritim di Indonesia, baik saat ini hingga ke masa depan. “Jadi, melalui dialog ini, ada komunikasi yang kita lakukan. Oleh karenanya, saya mengajak pada diskusi ini agar dibahas detail, objektif dan ada dasar pijakan untuk bicara. Lalu, dari diskusi ini dapat kita kembangkan menjadi suatu upaya untuk menegakkan keselamatan, tetapi juga tidak menyulitkan pengusahaan dunia maritim,” pungkasnya. (Yus)
