Umat Islam Harus Jadi Pemenang!

by
Lautan massa umat Islam dalam sebuah aksi. (Foto: Istimewa)
Waketum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. (Foto: Istimewa)

Oleh: Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Indonesia)

KURANG dari sebulan, kita akan memasuki satu hari penentuan tentang bagaimana bangsa ini akan dipimpin lima tahun ke depan. Pertanyaan bagaimana watak kepemimpinan dan pemerintahan berikutnya, pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, akan terjawab.

Secara teoritis, peristiwa 14 Februari 2024 nanti adalah salah satu dari hari-hari terpenting bangsa Indonesia, termasuk hari-hari terpenting setiap warga negara dan kelompok kelompok masyarakat, suku, agama, dan antar golongan, yang artinya, juga hari-hari terpenting umat Islam yang ada di Indonesia.

Mengapa kita harus mendefinisikan kelompok umat Islam? Karena secara historis dan secara faktual, kelompok yang bernama umat Islam ini telah menjadi salah satu faktor terpenting dalam kita berbangsa dan bernegara, sejak awalnya.

Saya sendiri mendorong pendefinisian ini dalam rangka, justru mengakhiri adanya dikotomi yang tidak rasional antara umat dan bangsa, dan juga antara agama dan negara. Sejak awal, saya mendorong adanya integrasi dari apa yang selama ini dipisahkan, sehingga kita memiliki cara melihat yang positif tentang realitas yang bernama agama dan negara, pada saat yang bersamaan.

Saya merasa bahwa semua dikotomi yang dibuat selama ini telah berlaku secara tidak fair kepada umat Islam. Karena akhirnya, seolah-olah bangsa dan umat ini harus dibenturkan dan berhadap-hadapan, padahal tidak harus, dan memang tidak bisa begitu.

Seolah-olah kalau dia umat, maka dia bukan bangsa. Dan kalau dia bangsa, pastilah bukan umat. Padahal seharusnya dia berlaku sejalan dan seiring dalam satu tarikan napas bahwa yang disebut sebagai umat dan bangsa, ada dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Secara etimologi, kata umat, bangsa, dan rakyat itu berasal dari asal kata dan pengertian yang sama, terutama dalam bahasa Arab. Karena itulah pada dasarnya kita tidak mendikotomikan kata-kata itu untuk tujuan melakukan diskriminasi karena pada dasarnya, maknanya adalah sama.

Prabowo Bukan Umat?

Suatu hari, saat Partai Gelora bertemu dengan Pak Prabowo, beliau menceritakan hasil pertemuannya dengan salah satu partai yang menyebut dirinya Partai Islam. Beliau bertanya tentang bagaimana kelanjutan kerja sama politik yang selama ini dibangun bersama, apakah bisa diteruskan dalam Pilpres tahun 2024?

Tiba-tiba Pak Prabowo mendapatkan penjelasan dari pimpinan tertinggi tersebut bahwa Partai Islam itu kini ikut “pilihan umat”. Pak Prabowo terdiam mendengar penjelasan itu, karena tidak mengerti. Saat bertemu kami (Partai Gelora), Pak Prabowo menceritakan peristiwa itu dan bertanya kepada kami, “apakah saya ini bukan umat?”

Kami sambil sedikit terharu dan menahan getir bahwa ada kelompok yang bisa memperlakukan Pak Prabowo dengan cara diskriminatif seperti itu, seolah-olah Pak Prabowo bukan merupakan bagian, bahkan terlepas, dari umat Islam. Ini sulit dipahami.

Lalu, dalam pertemuan dengan Partai Gelora itu, Ketua Umum Anis Matta menjelaskan kepada Pak Prabowo tentang definisi kata-kata yang tadi saya sebutkan. Bahwa pada dasarnya istilah umat, bangsa, dan rakyat memiliki makna yang sama. Karena itu tidak ada dikotomi, apalagi dengan maksud melakukan diskriminasi.

Saya dulu pernah secara keras memberikan penilaian kepada mereka yang terlalu dangkal menggunakan terminologi dalam agama di ruang publik, dengan maksud membuat diskriminasi antar umat beragama. Padahal Konstitusi dan Undang-undang di negara kita tercinta ini mengatur bahwa tidak ada lagi diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Kata-kata yang secara spesifik memiliki makna yang punya implikasi kepada hukum-hukum agama yang berlaku secara privat bagi penganut agama dan kepercayaan masing-masing itu tidak bisa dihilangkan. Karena itu berlaku secara sepihak. Di ruang publik dan di ruang negara yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah hukum publik yang tidak kenal diskriminasi apa pun terhadap seluruh warga negara.

Itulah masalah politik Islam dari waktu ke waktu. Gara-gara sikap yang diskriminatif seperti itulah yang menyebabkan umat Islam gampang dipojokkan untuk menjadi warga negara kelas dua. Karena pada dasarnya mereka sendiri seperti “membuka pintu” bagi adanya diskriminasi terhadap diri mereka sendiri. Lalu dimanfaatkan oleh orang lain dengan maksud lain.

Padahal, ini harus dihentikan dan umat Islam harus peka bahwa kebangsaan adalah identitas di ruang publik yang berlaku bagi siapa saja, apa pun agama, ras, suku, dan golongannya. Mentalitas seperti inilah yang umat Islam harus diambil dengan penuh kepercayaan diri bahwa para pemimpin yang akan kita pilih di ruang publik adalah pemimpin-pemimpin umat dan bangsa sekaligus. Karena pada dasarnya kepemimpinan mereka akan berada di ruang publik dan bukan di ruang privat.

Karena itulah tidak ada alasan untuk tidak melihat Pak Prabowo dari kenyataan bahwa dia adalah pemimpin umat dan pemimpin bangsa sekaligus. Dengan cara seperti itulah umat Islam tetap berada dalam arus utama perubahan politik dan ekonomi dalam negara. Kalau tidak demikian, maka umat Islam mudah sekali dipojokkan atau memojokkan diri di sudut-sudut sejarah yang sepi, bahkan lari dari tanggung jawabnya di ruang publik.

Sebagian dari mereka yang paling ekstrem ada yang berpikir lebih jauh lagi pergi meninggalkan realitas. Bahkan, sebagian lagi digarap untuk menjadi ultra-radikal dan dituduh sebagai teroris serta dipakai oleh intelijen negara asing yang ingin merusak keamanan negara-bangsa yang sudah didirikan oleh para pendiri bangsa kita, termasuk para ulama.

Memobilisasi Kesadaran Baru Umat

Maka, memasuki masa pemilihan 14 Februari 2024 nanti, harus ada mobilisasi kesadaran umat Islam bahwa tidak boleh lagi umat dimanfaatkan oleh kelompok yang mengeksploitir identitas Islam untuk mendukung satu kelompok yang akan kalah, karena pada dasarnya mustahil mentalitas diskriminatif seperti itu bisa menang. Kecil sekali mereka.

Kali ini, umat islam harus memasuki fase kesadaran baru bahwa kita akan memilih pemimpin umat dan bangsa sekaligus dan sejarah telah mempersiapkan pasangan Prabowo-Gibran untuk menjawab tantangan zaman ke depan.

Di sisi lain, kita tahu bahwa Pak Prabowo punya masalah dengan kelompok-kelompok yang pro dengan gagasan kaum globalis. Pak Prabowo ini adalah seorang mantan perwira tinggi militer yang nasionalismenya tidak bisa diragukan lagi oleh siapa pun.

Latar belakang inilah yang menyebabkan Pak Prabowo menjadi sulit diterima oleh sebagian kekuatan asing yang menganggap bahwa kepentingan mereka akan sangat terganggu apabila Pak Prabowo menjadi Presiden.

Padahal mereka juga tahu bahwa Pak Prabowo adalah seseorang yang memiliki latar pergaulan global yang juga luas. Bersekolah di luar negeri sampai pendidikan militer di Amerika Serikat, dan bersahabat dengan banyak orang di luar negeri dari dulu sampai sekarang.

Maka kita, selain mengajak agar pembelahan di kalangan umat Islam tentang siapa yang akan menjadi pemimpin dengan cara mengurangi, bahkan menghilangkan, penggunaan identitas yang sangat primordial dalam Pemilu yang memilih pemimpin di ruang publik ini, tapi juga pada saat yang bersamaan, harus diyakinkan saudara-saudara kita yang bekerja untuk kepentingan asing, bahwa pada dasarnya Pak Prabowo bukan sedang ingin mencari musuh dan ingin menghentikan perdagangan dengan luar negeri. Tetapi Pak Prabowo ingin agar dalam perdagangan itu berlaku asas keadilan bagi umat, bangsa, dan rakyat Indonesia.

Bahwa kalau mereka bebas menjual produk-produk mereka di dalam negeri kita dengan harga yang sangat adil, mengapa kita tidak bisa menjual produk+produk kita yang teknologinya masih rendah dengan harga yang juga adil? Sehingga kita putuskan bahwa produk kita yang umumnya berbahan mentah dikelola dulu di dalam negeri kita. Karena kita memerlukannya sebagai fondasi bagi industri kita di dalam negeri di masa-masa selanjutnya.

Indonesia Harapan Umat Islam Dunia

Akhirnya, saya berharap, kali ini umat Islam dan bangsa Indonesia lebih jernih memandang persoalan ini. Bahwa dalam perspektif kepentingan nasional umat dan bangsa harus sama-sama menjadi pemenang. Bangsa Indonesia menjadi pemenang, artinya umat Islam otomatis juga akan menjadi pemenang.

Kemenangan kita adalah apabila kita bisa meletakkan fondasi kepemimpinan yang kuat untuk menghadapi kecenderungan dunia multipolar yang bisa saja akan sangat mengganggu tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan bangsa kita ke depan.

Kita harus sadar bahwa dalam pertarungan global ini, tidak semua kepentingan bangsa lain dan kepentingan bangsa kita, sama. Kadang-kadang untuk kepentingan bangsa lain kita harus dikorbankan, meskipun kita tidak mau mengorbankan negara lain, tetapi kita tidak boleh juga dilarang untuk membela diri.

Indonesia ini adalah aset umat Islam yang terbaik, bahkan untuk seluruh dunia. Maka menjaganya agar tumbuh menjadi kekuatan besar di dunia yang mempunyai implikasi meningkatnya posisi tawar umat Islam secara utuh dalam isu-isu global adalah sebuah tindakan yang sangat strategis.

Kita tahu bagaimana lemahnya posisi umat Islam dalam konflik di Palestina selama ini. Kita juga tahu bagaimana lemahnya posisi umat Islam pada isu Uyghur dan Rohingya. Semua itu memerlukan sebuah negara yang kuat dan karena itulah, Indonesia adalah salah satu harapan bagi umat Islam di seluruh dunia untuk meningkatkan posisi tawar mereka.

Pak Prabowo yang akan dibantu oleh Mas Gibran adalah pilihan yang tidak banyak. Karena di tangan merekalah transformasi besar bangsa Indonesia akan terjadi dan menjadikan Indonesia sebagai superpower baru seperti mimpi dan cita-cita Partai Gelora Indonesia. Mari kita bersatu dan kita tuntaskan integrasi umat dan bangsa, pada Pemilu 14 Februari yang akan datang.

Mari kita doakan di hari Jumat yang berkah ini. ***