BERITABUANA.CO, PORT MORESBY – Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, menyatakan dengan tegas untuk menindak pelanggaran hukum setelah kerusuhan melibatkan tentara petugas polisi, dan penjaga penjara yang menyebabkan 15 orang tewas di dua kota terbesar negara tersebut.
Penyebab tewasnya 15 orang itu karena terjadi keributan di Ibu Kota Papua Nugini, Port Moresby, pada Rabu (10/1/2024) malam dan meluas hingga mencapai kota Lae sejauh 300 kilometer utara.
PM Marape, dalam keterangan persnya, Kamis (11/1/2024), meminta maaf kepada rakyatnya dan menyatakan bahwa “ledakan” pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi.
“Saya ingin berbicara kepada masyarakat dan berbicara kepada negara. Ini adalah negara Anda dan juga negara saya. Melanggar hukum tidak akan menghasilkan hasil tertentu,” tegasnya.
Meskipun Marape mengklaim bahwa kerusuhan terburuk telah mereda pada Kamis pagi, dia mengakui adanya ketegangan di beberapa bagian Port Moresby.
Rekaman video menunjukkan adegan kekacauan, termasuk penjarah yang menyerbu toko-toko dan membakar gedung-gedung.
Seorang pria terlihat membawa chest freezer di bahunya, sementara gedung-gedung dan mobil-mobil terbakar, menyebabkan kepulan asap hitam melanda kota.
Pasukan keamanan sendiri melancarkan protes di dalam Parlemen Papua Nugini setelah mengetahui gaji mereka dipotong tanpa penjelasan.
Meskipun pemerintah berjanji untuk memperbaiki kesalahan penggajian, itu tidak cukup untuk meredakan ketidakpuasan warga sipil yang turut serta dalam kerusuhan tersebut.
Di sisi lain, pemerintah China telah mengajukan keluhan kepada pemerintah Papua Nugini, mengingat laporan bahwa para perusuh menargetkan bisnis milik warganya.
Sementara itu, Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional, Powes Parkop, menyebut kerusuhan tersebut sebagai tingkat perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Port Moresby.
Surat kabar lokal Post Courier menyebutnya sebagai “hari paling gelap,” dan Parkop menekankan perlunya mengakhiri perselisihan tersebut dengan mengatakan, “Tak seorang pun akan menjadi pemenang dalam kerusuhan sipil seperti ini.”
Kerusuhan ini menyoroti kehidupan yang sering bergejolak di Papua Nugini, sebuah negara yang dilanda kemiskinan dan tingkat kejahatan tinggi.
Meskipun kaya akan sumber daya alam seperti gas, emas, dan mineral, hampir 40 persen dari sembilan juta penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan
Australia, sebagai tetangga terdekat, baru-baru ini menandatangani perjanjian keamanan dengan Papua Nugini untuk membantu memerangi perdagangan senjata, penyelundupan narkoba, dan kekerasan suku.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengungkapkan dukungan dan terus mendesak ketenangan di masa sulit ini. (Kds)
