BERITABUANA.CO, JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko), Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan sambungan jaringan gas rumah tangga. Hal itu dilakukan guna mengurangi penggunaan liquefied petroleum gas (LPG), utamanya penggunaan LPG tabung gas 3 kilogram (kg).
Ia lalu mengungkapkan penggunaan LPG 3 kg yang menunjukkan tren peningkatan yang memicu peningkatan subsidi hingga menjadi Rp117 triliun di tahun 2023.
“Di tahun 2022 kemarin (penggunaan) mencapai 7,8 juta ton, ini yang subsidi, dan yang nonsubsidi itu turun terus. Jadi, yang tahun kemarin sekitar 580 ribu. Nah, subsidi ini diperkirakan di tahun ini subsidinya bisa mencapai Rp117 triliun,” ucap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/10/2023).
Airlangga menuturkan, sampai saat ini, progres penyambungan jaringan gas rumah tangga baru mencakup 835 ribu rumah. Dari 835 sambungan tersebut, lanjut Airlangga, sebanyak 594 ribu pendanaannya berasal dari pemerintah dan 241 ribu dari Perusahaan Gas Negara (PGN).
“Ini menjadi perhatian pemerintah agar jaringan gas ini bisa dinaikkan di tahun 2024 ke angka 2,5 juta jaringan,” tuturnya.
Libatkan Swasta
Airlangga menambahkan, terkait penambahan ini, pemerintah tengah mengkaji kebijakan pembuatan regulasi yang memungkinkan pelibatan pihak swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.
“Caranya tentu mengubah perpres sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota. Nah, tentu pengembangan ini membutuhkan revisi daripada peraturan presiden, sehingga dalam peraturan presiden nanti akan ditunjuk Menteri ESDM sebagai penanggung jawab untuk kerja sama KPBU,” ujarnya.
Selain itu, kata Airlangga, terkait harga gas juga akan dilibatkan SKK Migas. Dimana, SKK Migas diberikan tugas agar aggregator bisa mensuplai elpiji di angka 4,72 dolar AS per MMBtu.
“Bapak Presiden meminta untuk menghitung bagaimana caranya agar lapangan-lapangan elpiji, lapangan yang berpotensi memproduksi elpiji atau elpiji mini ini bisa terus didorong, yang tentu harus ada kebijakan pembelian harga dari Pertamina. Beberapa hal itulah yang tadi diminta untuk segera difinalisasi,” tutupnya.(FDL87)
