Qori Hatmalina Tidak Akan Ambil Gaji Jika Menjadi Anggota DPRD Depok

by

BERITABUANA.CO, DEPOK – Bila terpilih menjadi anggota DPRD Kota Depok, bakal calon legislatif (Bacaleg) nomor urut 5 Qori Hatmalina, dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Sawangan-Bojongsari-Cipayung (Saboci), berjanji tidak akan mengambil gajinya dan siap memperjuangan nasib kaum perempuan di Dapilnya.

Ia menjelaskan, apabila terpilih menjadi anggota DPRD Depok tentu saja dirinya sudah siap tidak mau menerima gaji sebagai anggota DPRD Depok, selama lima tahun menjadi anggota dewan.

“Insyaallah, bila nanti menjadi anggota DPRD Depok, saya tidak mau menerima gaji sebagai anggota dewan, semua gajinya akan saya kembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program,” ujarnya, Senin (18/9/2023).

Seperti, tandasnya, warga butuh modal usaha dan kegiatan lain- lain untuk kepentingan masyarakat.

Sebab, niatnya menjadi anggota DPRD Depok, kata Qori, bukan mencari kekayaan materi, tetapi untuk pengabdiannya kepada masyarakat.

Khususnya, warga Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Cipayung.

“Untuk menjadi anggota DPRD Depok, saya harus mempunyai sedikitnya 14-15 ribu suara. Untuk itu saya mohon bantuan doa dan suara dari warga di 19 kelurahan dari tiga kecamatan Dapil Saboci,” tandasnya.

Selain itu, ia akan memperjuangan kaum perempuan dalam berbagai hal, terkait dengan nasib perempuan di Dapil Saboci.

“Kenapa saya konsen terhadap perempuan. Sebab perempuan itu yang melahirkan kita,” tuturnya.

Untuk membangun komunikasi dan informasi dengan masyarakat, lanjutnya, akan menyediakan rumah-rumah aspirasi di 19 kelurahan dari tiga kecamatan.

“Saat ini saya punya rumah di beberapa kelurahan di Sawangan dan Bojongsari, insyaallah nanti saya beli rumah lagi untuk di kelurahan lainnya,” jelasnya

Qori menambahkan, ada sejumlah persoalan yang dihadapi Kota Depok, diantaranya masalah kebersihan dan sampah, kemacetan lalu lintas, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan atau pengangguran.

“Permasalahan sampah dan kemacetan lalu lintas, adalah persoalan yang memerlukan solusi dan perlunya koordinasi antara masyarakat, pemerintah pusat dan daerah. Bila nanti saya jadi anggota dewan saya akan mengawalnya,” pungkasnya. (Rki)