BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet meluncurkan dua buku terbarunya. Kedua buku tersebut, dirilis bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-61 yang jatuh hari ini, Sabtu (10/9/2023) dibilangin SCBD, Jakarta.
Kedua buku itu masing-masing berjudul, ‘PPHN Menuju Indonesia Emas 2045′ dan ‘Bambang Soesatyo News Maker – Satu Dasawarsa The Politician Senayan’ ini, dibahas sejumlah tokoh politik seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dan Hidayat Nur Wahid, juga dua selebriti kondang Dedy Corbizier dan Baim Wong.
Bamsoet dalam sambutannya menyebutkan buku-buku yang ditulis banyak berisikan kegalauannya. Dia menjelaskan kegalauan yang dimaksud ialah saat melihat bangsa Indonesia hingga kini belum memiliki rencana jangka panjang yang mengikat kepala negara.
“Karena kita hanya berdasarkan visi misi presiden sehingga tidak ada kesinambungan pembangunan dan tidak ada pemantapan yang pasti bangsa ini akan dibawa ke mana,” ujarnya.
Mantan Ketua DPR RI itu menyebutkan setiap terjadi pergantian presiden, bangsa ini dibawa ke arah yang berbeda dengan sebelumnya. Padahal, semua telah sepakat 2045 nanti, ingin Indonesia ini masuk jadi Indonesia emas, dengan manfaatkan bonus demografi yang luar biasa.
“Dengan adanya bonus demografi, saya yakin Indonesia bisa sukses seperti Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan lain-lain,” jelasnya.
Walaupun, Bamsoet tidak yakin bangsa Indonesia bisa mencapai itu tanpa rencana jangka panjang yang jelas semua yang disepakati dan dipatuhi oleh pemerintahan berikutnya.
“Kemudian kegalauan berikutnya adalah saya sebagai ketua MPR melihat bahwa bangsa kita, konstitusi kita tidak ada pintu darurat. Tidak ada protokol kalau terjadi sesuatu yang luar biasa di bangsa ini,” jelasnya seraya mencontohkan tidak ada yang bisa menjamin Pemilu 2024 bisa dilaksanakan sesuai jadwal.
Sebab, lanjut dia, tidak ada yang menjamin, kalau misalnya pemilu besok tidak bisa terlaksana siapa yang bisa memperpanjang? Kalau pemilu tidak dilaksanakan, maka seluruh jabatan hasil pemilu tidak ada.
“DPR RI tidak ada, apalagi presiden tidak bisa dilantik yang tersisa hanya panglima TNI dan Kapolri,” pungkas Bamsoet.
Demokrasi Transaksional
Bamsoet juga melihat kalau saat ini Indonesia terjebak dalam demokrasi transaksional. Ia menyebutnya sebagai demokrasi ‘NPWP’, yaitu nomor piro wani piro (nomor berapa, berani berapa). Ia mengaku khawatir dengan praktik demokrasi di Indonesia saat ini.
“Demokrasi transaksional melahirkan legislator yang tak memiliki prinsip dan nilai-nilai kebangsaan. Tentu kita akan bersedih nanti kalau isi di parlemen nanti adalah orang-orang yang hanya memiliki modal cukup untuk kampanye, tapi tidak memiliki kepiawaian atau tidak memiliki nilai-nilai kebangsaan ideologi partai yang diikutinya,” kata Bamsoet.
Bamsoet mengatakan jika praktik demokrasi ‘NPWP’ terus berlanjut, akses masyarakat terhadap demokrasi akan tertutup. Dia berpendapat Indonesia akan dikuasai segelintir kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi untuk berkuasa.
“Ujung-ujungnya nanti kita akan terjebak pada oligarki para pemegang modal. Kita terjebak pada demokrasi angka-angka demokrasi yang mahal yang hanya nanti bisa dimiliki oleh para pemilik modal,” demikian Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu. (Ery)
