BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia adalah pemikiran yang sesat. Apalagi, jika usulan itu dengan tujuan agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme.
“(Semua tempat ibadah), seolah menuduh bahwa tempat ibadah adalah sarang terorisme. Pasti ini akan menyinggung kalangan ummat beragama,” kata pria yang akrab disapa Habib Aboe itu, kepada awak media di Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Jika ada oknum yang memang terlibat, lanjut Habib Aboe, pemerintah tidak boleh mengeneralisir. Misalkan, saja kemarin ada tiga anggota polisi, satu dari Polda Metro Jaya dan dua polisi dari Polda lainnya ditangkap lantaran diduga terlibat jaringan teroris di Bekasi.
“Apakah kemudian BNPT akan mengawasi semua kantor Polisi yang ada di Indonesia? Kalau pemikiran pakai pukul rata, logika kita akan rusak,” kata mantan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu lagi.
Oleh karenanya, menurut Habib Aboe, atas persoalan terorisme harus dikelola secara proporsional dan profesional. Untuk itu, dirinya berharap BNPT segera mengklarifikasi atau meluruskan usulan tersebut.
“Jangan sampai hal ini membuat kegaduhan publik,” tegas incumbent Caleg PKS dari daerah pemilihan atau Dapil Kalimantan Selatan I tersebut.
Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam RDP bersama Komisi III DPR RI, Senin kemarin (4/9/2023) mengusulkan agar semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah. Ia ingin meniru aturan yang telah berlaku di Malaysia, Singapura, beberapa negara di Timur Tengah, hingga Afrika, dimana Masjid atau tempat ibadah sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah.
Langkah tersebut, menurut Rycko, bisa diikuti pemerintah Indonesia, dengan melakukan pengontrolan seluruh tempat ibadah. Karenanya di Indonesia ini, perlu memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan kontrol terhadap seluruh tempat ibadah.
“Bukan hanya masjid tapi semua tempat peribadatan kita,” demikian Kepala BNPT saat merespon pernyataan salah seorang Aggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Safaruddin yang menyampaikan informasi ada masjid di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), yang kerap digunakan untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. (Ery)
