BERITABUANA.CO, JAKARTA – Langkah yang diambil Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto membawa partai mendukung calon presiden (Capres) yang diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR), dipersoalkan oleh sebagian kader partai nya sendiri, yang tergabung dalam Tim Pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar. Pasalnya, Airlangga dinilai malanggar AD/ART Partai yang salah satu point pentingnya bahwa Rapimnas Partai Golkar, tanggal 22 Maret 2021, memutuskan Airlangga menjadi capres dari Partai Golkar pada Pemilu 2024 yang akan datang.
Demikian ditegaskan
Juru Bicara Tim Pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar., Lawrence T.P. Siburian kepada awak media usai menyerahkan laporan pelanggaran berat AD/ART Partai Golkar kepada Ketua Dewan Etik Muhammad Hatta di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
Lantas Lawrence mengungkapkan hasil pembicaraannya dengan Ketua Dewan Etik Partai Golkar M Hatta usai menyerahkan laporan terkait pelanggaran yang dilakukan Airlangga Hartarto. Dia mengatakan Airlangga sebagai ketum telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi, yaitu AD/ART Partai Golkar.
“Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dilakukan pak Airlangga itu,” kata dia seraya menegaskan hasil Rapimnas Golkar itu hanya satu yaitu diputuskan menjadi calon presiden.
Tetapi kenyataannya, lanjut Lawrence, per-hari ini dia (Airlangga) tidak melaksanakan keputusannya rapimnas tersebut, malah mendukung Capres lain, Prabowo Subianto. Meski diakuinya, persoalan Airlangga mendukung dan melakukan koalisi tidak dipermasalahkan sama sekali.
“Yang kami persoalkan Bapak Airlangga yang mengambil sikap seperti itu. Oleh karena itu kami anggap langkah yang tempuh tersebut adalah langkah pribadi, tidak ada kaitannya dengan urusan dengan Partai Golkar,” tegasnya.
Kalau yang katakan bahwa, dia lakukan itu berdasarkan hasil keputusan Rakernas tanggal 23 Juli yang lalu, menurut Laurent, itu juga sebuah penyalahgunaan wewenang, karena menurut Pasal 39 ayat 5 A, AD/ART Partai golkar, rakernas itu fungsinya adalah menyusun atau mengevaluasi program kerja hasil Munas, tidak mengambil keputusan politik.
“Keputusan politik itu hanya diambil oleh Munas, Munaslub atau Rapimnas, itu saja! Jadi itu yang kami laporkan dalam kesempatan ini. Kami minta Dewan Etik memproses dan kebetulan Ketua Dewan Etik sudah ada disini, bisa ditanyakan kepada beliau, bagaimana selanjutnya laporan kami tersebut untuk dia proses secepat-cepatnya, kalau bisa dalam tempo 7 hari dan kami minta menjatuhkan sanksi yang terberat, yaitu memberhentikan saudara Airlangga,” tegas Lawrence.
Jangan Dibawa ke Ruang Publik
Menanggapi hal ini, Mohammad Hatta menerangkan bahwa posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya, yang ada di AD/ART, dan bersifat independen dalam artian, siapapun kader yang melanggar etik, tertera dalam PO Etik, tertera dalam tupoksinya etik di AD-ART, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan.
“Dalam kaitan itu, ada kartu kader partai dari Tri Karya, unsur Soksi, MKGR, Kosgoro, membawa laporan dengan sejumlah bahan tentang dugaan, artinya pelanggaran dari ketua umum, tentu Dewan etik seperti kantor Polisi, menerima semua laporan, kita akan lihat dan kaji, sejauh mana kebenarannya,” terang Hatta.
Namun ia berharap, semua kader melihat posisi partai saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, yakni Pemilu 2024, termasuk menghadapi percapresan yang memerlukan suasana kompak. Dalam konteks itu, Dewan Etik minta agar andaikata ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan ketua umum itu tidak dibawa ke ruang publik.
“Jadi intinya, kami menerima siapapun kader partai, jika memang ada dua alat bukti paling tidak, akan kita kaji di dalamnya. Dan saya kira kalau konflik di internal partai, semua partai pasti punya konflik. Makin besar partai itu, makin demokratis dia, maka akan ada perbedaan-perbedaan di dalamnya, saya kira itu hal yang wajar saja,” demikian M. Hatta. (Ery)
