BERITABUANA.CO, KUPANG – Sistem Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA dan SMK tidak adil, sehingga jumlah siswa di sekolah swasta di Kota Kupang belum memenuhi Rombongan Belajar (rRombel) yang tersedia.
Penilaian tersebut disampaikan Ketua Umum Badan Musyawarah Sekolah Swasta (BMPS) NTT, Winston Neil Rondo saat melakukan kunjungan di beberapa sekolab swasta di Kota Kupang, Jumat (21/7/2023).
“Selajn tidak adil, juga tidak sesuai dengan Juknis yang ditetapkan dalam PPDB. Padahal fasilitas di sekolah swasta, sangat memadai, sebagai tempat belajar yang nyaman,,” tandas Winston Rondo.
Winston Rondo mencontohkan, SMK Muhammadiyah Kupang alami goncangan besar dalam PPDB tahun 2023, dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“SMK Mumammadiyah adalah sekolah besar, sudah ada sejak tahun 1998, sudah banyak jasa dan kontribusinya buat pembangunan SDM di NTT,” tandas dia.
Begitu juga dengan SMK Uyelindo, tambah Winston Rondo, memiliki fasilitas yang memadai, tapi siswanya tidak ada. Dari 18 Guru yang ada, 15 Orang diantaranya guru honorer, yang gaji bulanannya tergantung dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Ini problem serius yang sekolah swasta hadapi, pemerintah tidak boleh main-main, jangan karena melayani pihak-pihak tertentu akhirnya sekolah swasta yang dikorbankan,” paparnya.
Untuk itu, kata Winston Rondo, BMPS Provinsi NTT mendesak kebijakan pemerintah, harus berpihak kepada sekolah swasta.
Pada kesempatan yang sama, Kepala SMK Uyelindo Kupang, Maria Magdalena Tri Ratnasari usai pertemuan dengan Pengurus BMPS NTT mengatakan, keberpihakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dan Komisi V DPRD NTT, belum memberikan rasa adil dalam PPDB bagi sekolah swasta.
“Pembagian kuota siswa baru untuk sekolah swasta dan negeri tidak adil, bisa saja mereka menyalahkan pihak swasta karena tidak melakukan promosi dan alasan lainnya,” paparnya.
Akan tetapi kalau tidak didukung dengan kebijakan yang pas, tambah Maria Ratnasari, tidak ada gunanya, sehingga harus ada kebijakan yang tegas, yang tidak bisa ditawar-tawar oleh mereka, yang mempunyai kewenangan.
Hal senada dikeluhkan oleh Kepala SMK Muhammadiyah Kupang, Usman Sakan, bahwa PPDB yang dialami oleh sekolahnya tersebut, mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Pemerintah jangan hanya membuat regulasi secara tertulis saja, namun bagaimana cara implementasinya dari regulasi itu,” kata Usman Sakan.
Untuk itu, dia berharap jangan ada diskriminasi terhadap sekolah swasta, sebab sekolah swasta juga turut berkontribusi bagi pembangunan bangsa. .
Kunjungan Pengurus BMPS Provinsi NTT ke sekolah-sekolah swasta tersebut, guna mengambil data yang valid, serta berdiskusi langsung dengan para kepala sekolahnya.
Enam sekolah SMA dan SMK yang dikunjungi yakni SMK Uyelindo Kupang, SMK Muhamadiyah Kupang, SMA Ki Hajar Dewantoro Kupang, SMK Wira Karya Kupang, SMA Kristen I Kupang, SMK Kristen 2 Kupang. (iir)
