BERITABUANA.CO, KUPANG – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023 dinilai merugikan sekolah swasta, sehingga dikhawatirkan akan banyak yang tutup, karena ketiadaan siswa.
Hal ini disampaikan Ketua Badan Musyawarah Sekolah Swasta (BMPS) Provinsi NTT, Winston Rondo usai pertemuan dengan enam Kepala Sekolah SMA Swasta dan Ombudsman NTT, di kantor Ombudsman NTT, Senin (10/7/2023).
“PPDB offline ditutup hari ini, sebelumnya dilaksanakan dua tahap secara online, ini sangat merugikan Sekolah Swasta, karena sudah diterima di Sekolah Negeri,” tandas Winston Rondo.
Dia meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi NTT, untuk memperhatikan mekanisme PPDB tersebut, sehingga tidak ada yang dirugikan.
“Mekanisme kali ini lebih buruk dibandingkan TA 2022 lalu, sehingga dikhawatirkan banyak Sekolah Swasta yang tutup, karena ketiadaan peserta didik,” tegas Winston Rondo.
Winston Rondo memerinci bahwa dari 43 SMA dan SMK Swasta di Kota Kupang, 16 Sekolah belum ada siswa yang mendaftar, 21 sekolah hanya dapat satu rombongan belajar, dan hanya tiga sekolah yang mencapai target rombongan belajar yang mereka buka yaitu SMAK Giovani Kupang, SMAK Citra Bangsa Kupang, SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang, sedangkan SMAK Mercusuar Kupang baru 50 Persen siswa yang mendaftar.
“Kami berharap, Pemerintah bangun sistem yang adil saja sudah cukup, kami sekolah swasta pasti sanggup bersaing,” harap Winston Rondo.
Menurutnya, kalau sistem PPDB dibuat bebas, maka sekolah negeri penuh terlebih dahulu karena dibuka dengan tiga tahapan.
“Mekanisme ini tidak menguntungkan bagi sekolah swasta, sehingga Dinas Pendidikan harus secepatnya menindaklanjuti masalah PPDB yang dialami sekolah swasta,” ujarnya.
Sedangkan Kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton berjanji akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, dan secepatnya dilakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait.
“Yang disampaikan oleh BMPS NTT adalah informasi dari lapangan, setelah ini saya akan berkordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT, untuk memastikan bahwa kekuatiran yang disampaikan tadi harus dikawal, intinya sekolah swasta harus dapat siswa dari PPDB tahun ini,” tegas Darius Daton. (iir)
