BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pengamat hukum dan penggiat Anti Korupsi Adilsyah Lubis mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) semestinya bisa bekerjasama atau berkolaborasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasalnya, praktek korupsi masih terus terjadi dan jumlahnya terus bertambah seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud Md.
Menjawab beritabuana.co di Jakarta, Senin (12/6/2023), Adilsyah mengingatkan, apa yang disampaikan Menkopolhukam itu menjadi warning akan praktek korupsi di Indonesia yang semakin meningkat.
“Seharusnya, hal tersebut menjadi peringatan dan catatan khusus bagi KPK dan Kejagung untuk lebih meningkatkan kinerja mereka dalam pemberantasan korupsi,” kata Adilsyah.
Masyarakat sebut dia, punya harapan besar bagaimana kedua lembaga penegak hukum itu lebih meningkatkan performa dan kinerja dengan mengusut dan menindak kasus-kasus korupsi kakap yang dengan jelas merugikan keuangan negara dalam jumlah yang besar.
Namun dalam catatan Adilsyah, belakangan ini terlihat justru kinerja Kejagung semakin baik dibandingkan dengan KPK.
Kejagung kata Adilsyah, berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan tokoh atau penyelenggaraan negara seperti eks Menkominfo Johnny G Plate. Dengan ditahannya Johnny G Plate dalam kasus BTS 4 G, telah meningkatkan penilaian masyarakat terhadap kinerja Kejagung.
Sebaliknya, penilaian terhadap KPK menurun karena hanya menangani kasus korupsi yang kecil saja. Dalam kaitan ini, Adilsyah Lubis berharap, adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun, seyogyanya kinerja KPK lebih ditingkatkan.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut korupsi di Indonesia sekarang makin menggila, lebih tinggi dari awal orde baru. Ia mengungkapkan, indeks persepsi korupsi di Indonesia pada awal orde baru berada di angka 29. Namun angka tersebut terus naik hingga di tahun 2022 menyentuh 34. (Asim)
