BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ruangan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Akibatnya, ketenangan dan kenyamanan saat menjalankan tugas mereka di Senayan menjadi terganggu.
Keprihatinan ini disampaikan salah satu Anggota DPD RI Agustin Teras Narang saat dihubungi beritabuana.co, Jumat (9/6/2023) mengungkap kondisi ruangan yang ditempatinya selama ini.
Lebih prihatin lagi, lanjut Teras Narang, saat anggaran untuk perbaikan sudah tersedia, ada elemen masyarakat yang memprotesnya.
“Saya prihatin, disaat ada anggaran untuk perbaikan koq diributkan. Pada hal , kondisi ruangan anggota DPD sangat memprihatinkan,” kata Senator asal Kalimantan Tengah ini lagi sembari mengungkapkan ruangan sekretariat dan ruangan kerja yang ditempatinya banyak yang bocor dan disebut kondisinya memprihatinkan.
Ia mengeluhkan, ruangan kerjanya sudah tak layak digunakan dan karenanya harus diperbaiki. Kondisi ruangan kerja anggota DPD RI sangat berbeda jauh dengan ruangan kerja yang ditempati oleh anggota DPR RI di gedung Nusantara I.
Setiap anggota DPR RI menempati sebuah ruangan yang begitu bagus dengan perlengkapan atau perabot yang juga demikian bagus. Sementara, ruangan kerja yang ditempati oleh anggota DPD RI, dimana satu ruangan disisi oleh 4 orang sesuai jumlah anggota dari setiap Provinsi.
Dari foto yang dikirim Teras Narang, plafon ruangan kerja yang ditempati sudah retak yang sewaktu-waktu bisa pecah dan jatuh. Bahkan, sudah pernah rubuh yang bahan-bahannya berserakan di lantai. Dinding ruangan pun tidak terurus dan terlihat sudah kusam.
Sebetulnya kata Teras, dirinya sebagai anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Tengah sudah melayangkan surat ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI pada tanggal 22 Mei 2023. Isi surat itu tidak lain agar segera dilakukan perbaikan.
Dalam suratnya itu, Teras juga memberitahukan kondisi ruangan kerja yang ditempati memprihatinkan, antara lain plafon yang mulai rusak, lampu sebagian tidak berfungsi. Kondisi sebagian plafon mulai turun serta sebagian sempat rubuh sehingga menimbulkan ancaman keselamatan kerja.
“Sayangnya, pihak Sekjen DPD RI belum menindaklanjuti surat yang saya kirim. Belum ada perbaikan, surat belum ditindaklanjuti. Mesti ditanyakan Sekjen DPD RI, kami menunggu perbaikan,” imbuh mantan Gubernur Kalimantan Tengah ini.
Sebelumnya, Sekjen DPD RI Rahman Hadi saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan (RDP) Komisi III DPR RI Kamis (8/6/2023), menjelaskan rencana renovasi 34 Sekretariat Provinsi dan 136 ruangan kerja anggota DPD RI dengan anggaran Rp14, 4 Miliar dan renovasi toilet di gedung A dan gedung B DPD RI dengan anggaran Rp4,8 Miliar.
Anggaran tersebut kata Rahman Hadi, sudah Komisi III DPR RI tahun 2022 yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023. (Asim)
