BERITABUANA.CO, JAKARTA – Mantan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Selatan (Sumsel), Eza Saladin yang kini menjabat sebagai Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Sumsel menggugat kepemilikan pribadi aset miliknya berupa dua unit ruko terdiri satu ruko atas nama Erza Saladin dan satu ruko atas nama Muhamamd Tukul yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 2599 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan IB I Palembang yang kini menjadi kantor DPW PKS Sumsel. Termasuk satu bidang tanah atas nama Muhammad Tukul yang terletak di Jalan Demang Lebar Lebar Daun, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan IB I Palembang dengan luas 1400 Meter persegi .
“Kini ruko dan tanah tersebut diduga di rampas oleh pihak DPW PKS Sumsel. Kasus ini resmi telah dilaporkan klien kami, Erza Saladin ke Polrestabes Palembang,” kata Muhamad Ahsan SH., selaku Ketua Tim kuasa hukum Erza Saladin didampingi Amri Farizal SH MH , Erwan SH dan M Alwan Pratama Putra SH. lewat keterangan tertulisnya, Minggu (2/4/2023).
Terkait tiga aset tersebut, kuasa hukum Erza Saladin menjelaskan kasus ini telah di laporkan pihak DPW PKS Sumsel dengan membuat laporan Kepolisian di Polrestabes Palembang di Pasal 266 KUHP (membuat keterangan palsu).
“Keterangan palsu yang mana yang dimaksud pelapor kepada klien kami, karena kepemilikan aset ini dibeli dari uang pribadi klien kami , tidak ada dari uang lain dalam hal ini , pihak lain turut serta membeli kepemilikan aset ini,” kata Ahsan.
Karena kliennya dulu sebagai kader PKS dan kemurahan hati dan kerendahan hati kliennya, maka aset tersebut dipinjamkan tanpa syarat untuk kantor Sekretariat DPW PKS Sumsel. Namun dalam perjalanan, sambung Ahsan, kliennya (Erza) sebagai Ketua DPW PKS Sumsel lalu tahun 2018 diberhentikan tanpa prosedur sebagai ketua partai, kemudian 2019 kliennya masuk Partai Gelora Indonesia dan beliau sebagai Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Sumsel.
“Karena klien kami bukan lagi kader PKS, maka wajar kalau yang bersangkutan meminta aset yang kini dijadikan Sekretariat DPW PKS Sumsel agar dikembalikan, namun tidak dikembalikan pihak DPW PKS Sumsel. Dan ini adalah bentuk kezaliman yang seharusnya tidak dilakukan oleh DPW PKS Sumsel dan kami sebagai kuasa hukum Erza Saladin akan lawan bentuk kezaliman ini dimanapun dalam koridor hukum yang berlaku,” katanya.
Terkait aset kliennya tersebut pihaknya juga telah mengadukan kasus ini ke Polrestabes Palembang 362 KUHP (setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain dapat dianggap sebagai “Melawan Hukum” jika perbuatan tersebut dilakukan dengan niat jahat) pada November 2022 dan kini minggu depan masuk tahap penyidikan.
“Klien kita juga diadukan pihak DPW PKS Sumsel dengan pasal 266 di Polrestabes Palembang berkasnya sudah P19 berkasnya sudah di Kejaksaan,” kata Ahsan yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Bulan Bintang Sumsel tersebut. (Ery)
