BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah memberikan dukungan moril kepada Menko Polhukam Mahfud MD tentang data transaksi mencurigakan sebesar Rp300 Triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang diungkapnya. Fahri meminta agar Mahfud tetap berada pada garis kebenaran, jika data Rp300 Triliun itu benar adanya.
“Apa kabar Prof. Mahfud MD ? Urusan saya cuman Rp30 Miliar belum kelar pak. Sekarang muncul urusan Rp300 Triliun. Ikut prihatin,” kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/3/2023).
Sebab, menurut mantan Wakil Ketua DPR RI itu, perjuangan itu bisa jadi semata demi kepentingan rakyat dan perbaikan lembaga negara. Karenanya, ia mendorong mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu untuk terus memperjuangkan hak rakyat.
“Hak saya boleh saja diabaikan, tapi hak rakyat jalankan. Maju terus Prof (Mahfud),” seru Fahri Hamzah.
Diketahui, sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD membocorkan adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu, tepatnya di dua direktorat jenderal, yakni Pajak dan Bea Cukai.
“Saya sudah dapat laporan terbaru tadi pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai Rp300 Triliun di lingkungan Kementerian Keuangan,” ungkap Mahfud kepada awak media beberapa waktu yang lalu.
Bahkan Mahfud menyebut kalau laporan yang diterimanya itu berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Data itu juga sudah diserahkan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada Kemenkeu RI.
“Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, ratusan miliar. Hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira Rp300 Triliun. Itu harus dilacak, dan saya sudah sampaikan ke Bu Sri Mulyani (Menkeu), PPATK juga sudah menyampaikan,” jelasnya.
Sayangnya, di dalam konferensi pers bersama Mahfud MD, Sri Mulyani membantah mengetahui adanya transaksi mencurigakan tersebut.
“Mengenai Rp300 Triliun, sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi itu. Ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa saja yang terlibat?” tanya Menkeu Sri Mulyani.
Tetkait surat resmi PPATK yang dikatakan Mahfud, Menkeu Sri Mulyani mengakui sudah mendapatkan surat resmi dari PPATK terkait dengan potensi transaksi mencurigakan itu. Hanya saja kata Sri Mulyani, di dalam surat itu sama sekali tidak tercantum nominal dan aliran transaksinya.
Dan ia pun menantang agar Kepala PPATK terbuka saja dengan data tersebut. Jika memang bisa dikonsumsi publik, maka sebaiknya dibuka secara jelas dan detail.
“Di surat yang Pak Ivan sampaikan ke saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK kepada kami, dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya,” terangnya. (Ery)
