BERITABUANA.CO, JAKARTA – Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) membeberkan kriteria capres 2024. Disebutkan ada 8 kriteria capres yang harus dipenuhi. Demikian dibacakan saat peresmian Graha PENA 98 di Jalan HOS Cokroaminoto 115, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023).
Jadi, kata Sekjen PENA 98 Adian Napitupulu, semestinya pembicaraan capres 2024 bukan hanya sebatas tokoh tapi penentuan kriteria didahulukan.
“Terkait dengan pemilu 2024 fenomena apa yang kita lihat hari ini, semua orang berlomba untuk capres-cawapres, itu hak konstitusional, (tapi) seharusnya kita bicara dulu Indonesia yang kita harapkan,” kata Adian.
Kemudia, Presidium Sulawesi Tenggara Erwin Usman, menambahkan, kriteria kedua capres 2024 yakni bukan bagian dari rezim orde baru. Karena seseorang dari rezim orde baru pemikirannya masih tersandera dalam masa lalu.
“Capres 2024 yang masih tersandera dalam pemikiran, perilaku, apalagi berafiliasi dengan rezim orde baru, dipastikan tidak akan mampu membawa Indonesia melangkah maju tanpa beban masa lalu,” kata Erwin.
Ketiga, tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas. Jika berharap, bermimpi, berkeinginan dan bercita cita Indonesia ke depan menjadi negara modern, multi etnis, multi ras, multi kultur, multi identitas.
Keempat, capres yang tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM. Erwin menyebut hal itu agar tidak ada pelanggaran terjadi di masa yang akan datang.
“Siapa pun Capres 2024 harus sama dipastikan dia tidak pernah terlibat dalam praktik pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini untuk memastikan Indonesia ke depan, peristiwa pelanggaran HAM tidak terulang lagi untuk alasan apapun,” kata dia
Kriteria capres kelima yaitu tak pernah terlibat dalam kasus korupsi. Capres 2024 haruslah figur yang dipastikan tidak sedang atau pernah tersangkut kasus korupsi.
“Keenam melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo,keberlanjutan dan kesinambungan program pembangunan oleh tiap pemimpin nasional teramat penting guna memastikan tidak ganti presiden, ganti program,” demikian Presidium PENA Bali, Oktaviansyah menambahkan.
Adapun kriteria ketujuh adalah pemimpin yang mampu memperjuangkan agenda reformasi dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Terakhir, kriteria kedelapan, capres 2024 harus mampu memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. (Ram)
