Pemerintah Diminta Jaga Pertumbuhan Ekonomi, dan Fokuskan Kebijakan untuk Genjot Investasi

by
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri gelaran acara Presidensi G20 bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Bali. (Foto: Ist/net)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pakar Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pemerintah harus berupaya untuk menaikkan angka realisasi investasi. Pemerintah juga harus mampu membuat investor asing masuk dan membuka usaha di Indonesia.

Hal itu dilakukan untuk menerjemahkan optimisme pada kondisi perekonomian Indonesia di tengah gejolak global.

“Saya kira untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi, maka mau tidak mau investasi dari luar harus masuk ke Indonesia. Jadi saya kira fokusnya bagaimana meningkatkan investasi itu,” kata Fahmy, Selasa (3/1/2023).

Menurut Fahmy, struktur ekonomi Indonesia masih cukup kuat dalam menjalani tahun 2023 meski diprediksi punya banyak tantangan. Ekonomi Indonesia, lanjut dia, akan dihadapkan pada ekonomi dunia yang masih berkutat dengan proyeksi pelambatan ekonomi, ancaman krisis pangan dan energi, hingga bayang-bayang resesi global.

“Saya melihat pondasi struktur ekonomi Indonesia ini relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, tahun depan diperkirakan 5,2 persen, inflasi di bawah dobel digit. Artinya dengan modal seperti sekarang ini, ke depan itu saya masih yakin dan optimistis bahwa prospek ekonomi Indonesia akan sangat bagus,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan optimismenya pada kondisi perekonomian Indonesia, begitu juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Mari kita sambut tahun 2023 dengan penuh rasa syukur, semangat dan optimisme untuk menjadi individu warga dan komunitas bangsa yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih bersatu dan harmoni, serta lebih maju dan berkah,” kata Airlangga.

Tapi, lanjut Fahmy pemerintah juga perlu memberikan insentif fiskal agar menarik investor. Investasi yang bisa dijadikan pilihan adalah hilirisasi tambang.

“Saya kira yang diawali Jokowi dengan melarang ekspor nikel, bauksit, ini kan butuh hilirisasi. Saya kira itu yang harus menjadi fokus, agar kebijakan Jokowi melarang ekspor bisa ditindaklanjuti untuk menambah nilai tambah,” ungkapnya.

Selain itu, investasi juga mampu membuka banyak lapangan kerja. Hal itu akan sangat membantu ekonomi masyarakat. Menurut Fahmi, lapangan pekerjaan bisa dibuka dalam jumlah yang besar kalau ada pabrik-pabrik yang beroperasi di Indonesia. Maka perlu ada fiskal insentif agar mereka tertarik investasi di Indonesia.

“Jadi investasi tadi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, ini hal kritis yang pemerintah harus memprioritaskan,” pungkasnya. (JAT)