BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham) Yasonna H Laoly, Rabu (4/1/2023) melantik Silmy Karim menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham RI. Dengan demikian, Silmy resmi meninggalkan jabatan lamanya sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk.
Nama Silmy Karim pernah mencuat di publik karena di usir oleh Komisi VII DPR RI saat mengadakan rapat dengar pendapat.
Salah satu pertanyaan menarik adalah alasan Silmy Karim meninggalkan PT Krakatau Steel, sebuah perusahaan negara ternama yang bergerak di bidang besi dan baja. Silmy ikut melamar sebagai calon Dirjen Imigrasi yang sekian lama lowong dan hanya dijalankan seorang pelaksana harian (Plh).
Pada hal, gaji yang diterimanya sebagai Dirut jauh lebih besar dari gaji yang akan diterimanya sebagai Dirjen Imigrasi. Gaji Dirut PT Krakatau Steel mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan ditambah berbagai fasilitas dan tunjangan yang fantastis.
Dari sisi ini, keputusan Silmy mengejar jabatan Dirjen Imigrasi Kemenkumham bukan dilatarbelakangi gaji atau mengejar gaji yang lebih besar. Sebab Silmy sudah tergolong kaya raya dan berpengalaman bekerja di BUMN lainnya.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah, Saat dihubungi beritabuana.co, Rabu (4/1/2023) memperkirakan, latar belakangnya lebih bersifat politis saja.
Kekayaan yang dimiliki seorang Hilmy, kata Trubus tidak berguna bila belum punya jabatan politik tertentu.
“Saya kira dia bukan mengejar materi, tetapi pencitraan politik ,” kata Trubus.
Sebagai Dirjen di Kemenkumham sambung Trubus, maka akses Silmy ke lingkaran kekuasaan akan lebih mudah dan lebih cepat.
Buat pengajar di Universitas Trisakti ini langkah Silmy Karim yang berpindah job suatu hal yang menarik karena jabatan sebagai Dirut dan Dirjen berbeda.
“Dirut, apalagi di BUMN lebih otonom dalam pengambilan keputusan yang bisa lebih cepat. Sementara, jabatan Dirjen sifatnya struktural, garis komando dan lebih kepada pelayan publik,” kata Trubus.
Memang tambah dia, posisi Dirjen di kementerian secara politik lebih tinggi dibanding posisi Dirut BUMN. Kebijakan yang dibuat oleh Dirjen bermanfaat banyak, karena cakupan pekerjaan atau tugasnya berlaku di Indonesia. Sedang kebijakan Dirut hanya untuk internal perusahaan itu sendiri.
Trubus mengatakan, seandainya pun Silmy bermaksud bergeser bekerja di kementerian, sebetulnya lebih tepat di Kementerian BUMN saja. Sebagai menjadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham kata Trubus lebih beresiko dan tingkat keberhasilannya rendah.
Diperkirakan juga, Silmy akan menghadapi persaingan tajam di Kemenkumham, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Meski demikian, Trubus menilai keputusan Silmy meninggalkan Dirut PT Krakatau Steel dan menjadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham merupakan sebuah langkah yang heroik.
“Dan apabila dia berhasil menjalankan tugasnya sebagai Dirjen Imigrasi, maka langkahnya itu bisa semacam role model,” terang Trubus.
Terkait tantangan yang harus dikerjakan Silmy Karim sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham yang baru, Trubus menyatakan masih ada kaitannya dengan persoalan pengurusan dokumen visa, visa on arrival dan juga uang berkaitan dengan kartu izin tinggal terbatas atau Kitas seperti yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau diurus lewat jalur resmi, biasanya lama dan sulit, ini menjadi masalah,” kata Trubus sembari menambahkan, sebaiknya pihak Imigrasi tidak mempersulit seseorang yang hendak masuk ke Indonesia apalagi yang hendak berinvestasi. (Asim)
