BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon dua hal penting yang yang perlu dikawal agar konsolidasi demokrasi Indonesia tidak terus terkikis. Menurut Fadli, catatan pertama yang yakni menjaga kepastian penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Bulan lalu, misalnya, sejumlah media melaporkan masih adanya wacana penundaan pemilu yang datang dari aktor-aktor politik. Sebagai wacana yang inkonstitusional, pemerintah hendaknya tak lagi membiarkan ketidakpastian penyelenggaraan pemilu, karena bisa merusak aspek konstitusionalitas, struktural, dan politis pada sistem demokrasi Indonesia,” kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Kedua, lanjut Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu, yang juga perlu dikawal bersama di tahun politik 2023 adalah mengenai kualitas jalannya pemilu itu sendiri. Dia menilai bangsa Indonesia perlu mengambil pelajaran berharga dari pengalaman Pemilu 2019 yang menyisakan sejumlah problem mendasar yang sangat serius.
“Mulai dari persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap), netralitas penyelenggara pemilu, problem hitung cepat, hingga meninggalnya ratusan petugas pemilu, hingga persoalan terkait ancaman jaminan kebebasan sipil dan berpendapat,” sebut politisi Partai Gerindra itu.
Melanjutkan pernyataannya, Fadli Zon juga menjelaskan, tahun 2023 akan menjadi sejarah sekaligus tikungan baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dalam kondisi demokrasi yang masih cacat (flawed democracy), bangsa ini dihadapkan dengan satu agenda besar yaitu Pemilu Serentak.
“Karenanya tak berlebihan kalau tahun 2023 dapat dikatakan sebagai momen pertaruhan bagi konsolidasi demokrasi Indonesia,” terang dia.
Di luar persoalan prosedural tersebut, perjalanan Pemilu 2019 juga tak lepas dari ancaman jaminan kebebasan sipil dan berpendapat.
“Itu semua harus menjadi catatan serius yang perlu diantisipasi agar tidak terulang di Pemilu 2024,” jelasnya.
Dia mengatakan, tahun 2023 akan menjadi sejarah sekaligus tikungan baru dalam perjalanan demokrasi kita. Ditambahkannya bahwa dalam kondisi demokrasi yang masih cacat (flawed democracy), bangsa ini dihadapkan dengan satu agenda besar yaitu pemilu serentak.
“Karenanya tak berlebihan kalau tahun 2023 dapat dikatakan sebagai momen pertaruhan bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Apakah bergerak maju atau semakin terkikis,” demikian Fadli Zon. (Asim)
