BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan menanggapi hasil survei Charta Politika yang memberikan penilaian bahwa pemerintahan Jokowi lebih baik ketimbang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia berpandangan, dari hasil survei tersebut dirasakan sangat bias, sebab sempat dikatakan bahwa era dua pemerintahan tersebut tidak bisa dibandingkan.
“Mas Yunarto sendiri yang menyatakan bahwa pemerintahan era Pak SBY dan Pak Jokowi tidak bisa dibandingkan secara apple-to-apple,” singgung Irwan kepada awak media, di Jakarta, Minggu (26/12/2022).
Akan tetapi, sambung dia, pada secara metodologis di poin pertanyaan yang terkait membandingkan pemerintahan era Pak SBY dan Pak Jokowi lebih baik mana adalah sarat dengan bias. Karena sulit bagi responden untuk mengingat pemerintahan era Pak SBY karena sudah terjadi lebih dari delapan tahun lalu.
Sedangkan ketika ditanyakan tentang pemerintahan era Pak Jokowi saat ini, kata Irwan, responden sedang merasakan sehingga lebih mudah untuk menjawabnya.
“Dari sisi metodologis cara menanyakan pertanyaan membandingkan ini sudah bias. Karena jarak waktunya sudah terlampau jauh. Kemampuan mengingat responden juga terbatas,” ucap anggota DPR RI tersebut.
Menurut Irwan, hasil dari pertanyaan tersebut juga bersifat sangat umum. Lebih baik dan tidak baik dari sisi apa tidak begitu rinci dan jelas. Ia mencontohkan pertumbuhan Ekonomi jaman pak SBY sampai 6 persen sesuatu yang belum diraih pak Jokowi sampai saat ini, pendapatan per kapita jaman pak SBY berakhir naik 3,5 kali lipat dari era Presiden Megawati dan sampai saat ini Jokowi baru naik 1,5 kali lipat dari jaman pak SBY.
“Nah apa harus begitu membandingkannya, ini kan tidak jelas. Karena memang sudah bias secara metodologis cara menanyakan pertanyaan tersebut, maka memang tidak bisa dirincikan dan dijelaskan lebih dalam lagi. Dari yang bersifat umum saja sudah bias, bagaimana yang bersifat khusus, tentu akan makin besar biasnya,” papar legislator dari Kalimantan Timur ini.
Tidak hanya itu, dari responden yang menyatakan 47,5 persen lebih baik pemerintahan era Pak Jokowi dan 40,4 persen menyatakan lebih baik pemerintahan era Pak SBY. Selisih hasil dari pertanyaan membandingkan ini juga terlampau tipis, hanya berkisar 7,1% dengan margin of error (MoE) 2,83%.
Dengan tingkat selisih yang begitu tipis itu, lanjut dia, menandakan bahwa bisa saja hasilnya justru terbalik. Lebih baik era pemerintahan Pak SBY daripada era Pak Jokowi. “Terlebih ada masalah bias metodologis seperti yang tadi saya sebutkan,” urainya.
Irwan juga menyoroti dari sisi etika yang dinilainya juga bermasalah. Sebab melakukan perbandingan pada situasi dan kondisi yang berbeda sangat tidak tepat.
“Masyarakat juga sudah berubah, dan pemerintahan era Pak Jokowi juga masih berlangsung hingga 2024, sedangkan pemerintahan era Pak SBY sudah selesai lebih dari delapan tahun lalu,” pungkasnya. (JAT)
