Pengamat Ini Sebut Ada 3 Pertimbangan Penting yang Harus Diperhatikan dalam Memilih Panglima TNI Baru

by
Pengamat Militer dan Intelijen, Dr. Susaningtyas NH Kertopati

BERITABUANA. CO, JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang. Namun, hingga saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum mengirimkan surat presiden (Surpres) ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), padahal DPR RI sendiri akan menggelar sidang penutupan pada akhir Desember ini.

Pengamat Militer dan Intelijen, Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan bahwa proses pergantian Panglima TNI sejak periode Reformasi selalu menjadi topik yang menarik perhatian banyak kalangan. Menurutnya, banyak pakar dan akademisi memberikan pandangan terkait perspektif dan ketentuan yang berlaku selama ini.

“Suksesi di tubuh TNI selalu menjadi diskursus yang hangat mengingat TNI sebagai salah satu komponen penting Bangsa Indonesia banyak berperan penting dalam dinamika Bangsa Indonesia,” kata Dr. Susaningtyas NH Kertopati lewat keterangan tertulisnya, Selasa (22/11/22).

Nuning, sapaan akrab Susaningtyas NH Kertopati lalu menyampaikan pasal 13 ayat 4 UU RI nomor 34 tahun 2004. Pasal tersebut, lanjut Nuning memang mengamanatkan jabatan Panglima TNI dapat dijabat oleh Pati aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

“Artinya KASAD, KASAL dan KASAU memiliki peluang yang sama untuk menjabat Panglima TNI. Meski harus bergantian namun pada kenyataannya Presiden yang menentukan siapa yang akan menjabat, ” tuturnya.

Nuning pun mengungkapkan bahwa pemilihan Panglima TNI menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. “Hak prerogatif presiden tersebut memang tidak dapat diintervensi oleh siapapun,” tegasnya.

Meski demikian, Nuning menilai ada beberapa pertimbangan yang patut diperhatikan dalam memilih Panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Pertama, Nuning menyebut usia dan prestasi kerja. “Sangat penting untuk menentukan proyeksi masa jabatan Panglima TNI minimal 2 tahun ke depan untuk menjaga proses regenerasi. Jika tidak diperhatikan, maka pengalaman menunjukkan beberapa perwira yang cemerlang tidak sempat menjabat karena terhalang seniornya yang belum pensiun, ” ucapan Nuning.

Padahal, untuk jabatan sestrategis Panglima TNI tidak harus menunggu usia pensiun. “Apalagi jika dipertimbangkan prestasi kerja selama dinas. Ukuran prestasi kerja yang memang belum standar menyebabkan banyak spekulasi yang hanya berdasarkan rekam jejak pengalaman dinas,” jelasnya.

Kedua, lanjut Nuning, adalah pertimbangan kebutuhan organisasi TNI dalam kurum waktu ke depan sebagai bagian modernisasi Alutsista, sehingga dibutuhkan kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang handal.

Selanjutnya, Ketiga, pertimbangan perkembangan lingkungan strategis pada tataran Global dan Regional. Terkait hal ini, Nuning menuturkan dibutuhkan sosok Panglima TNI yang memiliki dampak penangkalan bagi petinggi militer internasional.

“Penting sekali jika Panglima TNI disegani dunia internasional, ” ucap mantan Anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini. (Fadloli)