BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam mengungkapkan polemik di tubuh PPP akan berdampak pada soliditan koalisi Indonesia bersatu (KIB). Oleh sebab itu, ia menyarankan Golkar untuk mewaspadai dampak dari pergantian pucuk pimpinan di PPP terebut.
Umam mensinyalir indikasi adanya kontrol kekuasaan politik dalam pergantian tersebut. Hal itu dapat diduga ketika melihat kecepatan pengesahan SK Kemenkumham yang hanya memakan waktu 5 hari.
“Dengan demikian, polemik ‘amplop Kiai’ bukanlah trigger utama, melainkan hanya momentum percepatan yang tepat untuk mendepak Suharso dari posisi Ketum PPP. Situasi ini menjadi peringatan serius bagi rapuhnya soliditas KIB,” kata Umam, di Jakarta, Senin (12/9/2022)
“Prediksi KIB akan layu sebelum berkembang seolah akhirnya terkonfirmasi. Bahkan, sejumlah informasi spekulatif mengabarkan bahwa operasi politik pendongkelan pimpinan partai KIB yang lain, belakangan ini juga kian menyeruak,”tambahnya menjelaskan salah satu partai yang patut mengantisipasi ini adalah Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.
Umam melandasi analisisnya dengan fakta bahwa mantan Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Plt Ketum PPP Mardiono, sama-sama berada di dalam struktur pemerintahan. Suharso sebagai Menteri Bappenas dan Mardiono sebagai anggota Wantimpres. Umam menengarai kemungkinan adanya kekuatan politik yang tampaknya terhalang oleh keputusan politik Suharso yang memilih bergabung dengan KIB.
“Besar kemungkinan hal ini terkait dengan keputusan PPP ikut membentuk sekoci politik bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dikabarkan dipersiapkan untuk nama tokoh potensial yang tidak direstui partai asalnya,”paparnya.
Menurutnya, meski Mardiono disebut sebagai juru runding utama PPP pada KIB, hal itu tidak menjamin sepenuhnya ketetapan pilihan politik PPP dalam KIB. Kepemimpinan baru PPP diprediksi akan menempuh jalan yang bisa jadi berbeda dengan saat ini.
“Karena itu, meski Plt Ketum PPP Mardiono merupakan juru runding terdepan PPP di KIB, namun mencermati dinamika politik pasca-pemberhentian Suharso ini, kemungkinan besar akan ada koreksi total terhadap pilihan koalisi PPP,” ucap Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina Jakarta itu.
Umam menegaskan bagaimanapun pilihan PPP untuk mendukung capres-cawapres pada Pilpres 2024 juga akan mempengaruhi eksistensi partai berlambang Ka’bah itu ke depan.
“Problemnya, jika pasangan capres-cawapres yang diusung nantinya ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter politik Islam yang mengakar di basis pemilih loyal PPP dan jaringan pesantren tempatnya bernaung, maka hal itu bisa membahayakan keberlangsungan eksistensi PPP ke depan. Jadi, dibutuhkan kerja keras, karena jika PPP kehilangan satu atau dua saja kursi di DPR, maka Pemilu 2024 akan menjadi Pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elit partai Senayan,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, akan sulit untuk menerka arah politik Plt. Ketua Umum DPP PPP Mardiono dalam membangun koalisi. Pasalnya, sebagai ketua baru, pasti besar harapan kader PPP untuk didengar aspirasi mereka.
“Belum tentu juga bahwa bergabungnya PPP ke KIB, punya dukungan kuat kader di bawah. Jangan-jangan itu batu loncatan kenapa kemudian Suharso itu di-impech. Bisa jadi karena Suharso banyak mengambil keputusan personal, salah satunya tidak melibatkan kader,” ungkap Dedi, Senin (12/9/2022)
Baik Suharso maupun Mardiono, kata Dedi, sama-sama berada di lingkaran elit, yang tidak dekat masa akar rumput. Namun sebagai Plt. Ketum baru, pasti banyak harapan kader PPP untuk lebih didengar
“Kalau kemudian itu terjadi, maka Mardiono mau tidak mau harus ikut keinginan kader PPP, dan keinginan itu sudah pasti berlawanan dengan apa yang diinginkan Suharso,” tutupnya. (JAT)
