BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Sudin. Mendesak Kementrian Pertanian dan Peternakan (Kementan) bersikap jujur dalam upaya penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. Pasalnya, sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Kementan dianggap masih terkesan belum maksimal.
Terlebih terkait janji produksi vaksin PMK oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan di Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya yang hingga kini ternyata belum berproduksi, sementara Dirjen PKH mengkalim telah menghasilkan produksi vaksin PMK sebanyak 200 ribu vaksin.
“Anda berani mempertanggungjawabkan pernyataan anda kalau 200 ribu vaksin sudah diproduksi, karena setahu saya anda baru masih MOU dengan salah satu perusahaan dan anda belum memproduksi, perusahaan tersebut juga belum memproduksi. Saya jujur saya ini bukannya enggak punya orang untuk mengeceknya, jadi tolong jujur,” ujar Sudin menghardik Dirjen PKH Nasrullah, dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementan, Rabu (31/8/2022).
Tidak sampai disitu, Sudin juga turut mempertanyakan harga beli vaksin PMK yang dilakukan oleh Dirjen PMK dari pihak rekanan swasta yang ternyata hanya seorang makelar sarang burung walet dan tidak memiliki pengalaman di pengadaan alat kesehatan.
“Awalnya kan Rp38.000 per satu vaksin, sekarang baru harganya Rp20.000. Nah bedanya Rp18.000 ya, itu terlalu mahal, saya juga sudah lapor ke BPK ini akan ada temuan. Terkait ini di majalah tempo diangkat seorang pemain pemula bukan pemain vaksin bukan pemain alat kedokteran bukan pemain alat kesehatan tiba-tiba dapat penugasan pengadaan sekian juta vaksin,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Selain itu, terkait penjelasan Dirjen PKH yang menyatakan dalam waktu dekat ini akan menerima vaksin sebanyak 10juta dosis dari hasil pengadaan. Sudin mengingatkan agar dosis vaksin sebanyak 3 juta bantuan dari pemerintah Australia, untuk tidak dimasukan dalam daftar belanja pengadaan vaksin yang didanai oleh APBN.
“3juta vaksin dari bantuan Australia, jangan nanti itu dimasukkan ke dalam APBN lagi. Saya ngomong ini bukan menuduh tetapi pernah ada kasus-kasus seperti itu waktu Covid-19, jadi tolong jujur, kita harus sama-sama jujur di ruangan ini untuk menyelesaikan permasalahan,” tandasnya.
Sebelumnya dalam rapat kerja itu, Dirjen PKH Kementan, Nasrullah. Melaporkan sejauh ini pihaknya telah melakukan vaksinasi hewan ternak jenis sapi dan kerbau sebanyak 2 juta ekor dari total 3 juta sapi dan kerbau yang terinfeksi di seluruh Indonesia. (Jimmy)
