Fraksi Golkar MPR RI Ingatkan, Pembahasan Produk Hukum Landasan PPHN Bisa Picu Perdebatan Panjang

by
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena (baju batik). (Foto: Istimewa)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Hampir semua Fraksi ditambah Kelompok DPD RI di MPR RI, memahami pentingnya Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dihadirkan dalam sistem ketatanegaraan. Namun perlu diingat, pembahasan mengenai produk hukum yang akan menjadi landasannya, bisa memunculkan perdebatan yang panjang.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) MPR RI Idris Laena kepada wartawan seusia rapat gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD RI serta Pimpinan Badan Pengkajian (BP) MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/7/2022) kemarin.

Pada kesempatan itu, Idris Laena didampingi Sekretaris dan Bendahara F-PG MPR RI, Ferdiansyah dan Mujib Rahmat.

Salah satu agenda rapat gabungan itu adalah menyepakati pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menindaklanjuti hasil kajian BP MPR RI, berupa rancangan substansi PPHN dan bentuk hukum PPHN. Panitia Ad Hoc itu sendiri merupakan alat kelengkapan MPR RI yang akan mempersiapkan rancangan keputusan MPR RI terkait PPHN.

Dalam rapat gabungan itu, badan pengkajian melaporkan MPR RI telah menyelesaikan tugasnya melakukan kajian dengan hasil berupa rancangan PPHN dan kajian bentuk hukum.

“Yang jelas, jika harus dimasukkan dalam substansi Undang-Undang Dasar atau ditetapkan dengan TAP MPR RI, maka akan ada konsekuensi amandemen terhadap UUD Negara 1945,” kata Idris Laena.

Menurut dia, dalam menghadapi tahun-tahun politik ke depan, justru sangat tidak populis, serta akan menghadapi banyak tantangan, karena begitu sarat dengan kepentingan politik.

Seperti diketahui, satu hal yang menjadi terobosan baru dari rekomendasi Badan Pengkajian adalah adanya wacana Penetapan TAP MPR RI sebagai Dasar Hukum PPHN tanpa harus melakukan amandemen UUD Negara 1945, dimana oleh BP MPR RI disebut Konvensi Ketatanegaraan.

Tetapi F-PG MPR RI menolak rekomendasi BP MPR RI tersebut. Alasannya, karena konvensi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik terhadap lembaga negara yang lainnya, apalagi untuk mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Terkait sikap fraksinya ini, Idris Laena menjelaskan, jika konvensi yang dijadikan contoh adalah Sidang Tahunan MPR RI setiap tanggal 16 Agustus, yang setiap tahun tahun dilaksanakan tanpa diatur oleh konstitusi, maka praktek itu berbeda, karena Pidato Tahunan bukan produk hukum.

“Apalagi pada saat tradisi Pidato Sidang Tahunan dimulai justru ketika MPR RI memiliki Kedudukan dan Kewenangan Tertinggi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, sebagaimana pernah diatur dalam UUD Negara 1945, bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,” katanya lagi.

Sementara tambah dia, sejak amandemen konstitusi, MPR RI sudah tidak memiliki kedudukan sebagai Lembaga Tertinggi negara, karena kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.

Idris Laena menginginkan lagi, rekomendasi BP MPR RI yang menjadikan Pasal 100 Tata Tertib MPR RI sebagai landasan produk hukum PPHN, kemungkinan besar akan menjadi perdebatan panjang dikalangan masyarakat, karena Tata Tertib masing-masing lembaga, hanya mengikat ke dalam, bukan bagian dari hirarki Perundang-Undangan di Indonesia.

Menurut Idris Laena, Fraksi Partai Golkar MPR RI pasti akan menolak wacana menghadirkan PPHN dengan landasan hukum yang terkesan mengada-ngada dan terkesan di paksakan.

“Sesungguhnya, jika PPHN dibuat dengan Undang-Undang sebagai landasan hukumnya, akan lebih baik karena Undang-Undang lebih mengikat sebagai produk hukum dan sekaligus dapat menggantikan Undang-Undang RPJPM yang akan segera berakhir,” pungkasnya. (Asim)