Walikota Depok Inginkan Tahun Depan Peroleh Nilai A SAKIP

by
Walikota Depok Mohammad Idris (foto: rk)

BERITABUANA.CO, DEPOK – Walikota Depok, Mohammad Idris mengingin pada tahun 2023 mendatang, Kota Depok sampai dengan Kelurahan bisa memperoleh nilai A dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hal itu ia sampaikan saat membuka Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Depok Tahun 2022 di aula Kecamatan Sukmajaya, Selasa (19/7/2022).

“Untuk tahun ini memang penilaiannya untuk tahun depan, jadi harus diselesaikan. Kita baru dapat nilai BB, itu sudah ada peningkatan tapi kami ingin sampai A,” pintanya.

Pada tahun 2021, ungkapnya, penilaian SAKIP di Kecamatan Sukmajaya tertinggi se-Kota Depok. Meski tertinggi, imbuhnya, masih belum sesuai dengan target Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

“Target kita kecamatan tahun lalu itu harus BB. BB itu artinya di atas 70. Ternyata kecamatan kita masih di bawah 70, Sukmajaya sendiri tahun lalu itu 68, koma sekian,” bebernya.

Targetnya, kata Idris, memang Depok bisa A, sekarang masih BB di wilayah Jawa Barat, dinas-dinas sudah banyak yg BB.

“Pertama kita C, lalu CC, B, BB dan lalu A. Di Jawa Barat baru satu yang A yaitu Bandung, mudah-mudahan Depok menyusul, semoga bisa A di tahun 2023,” harapnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta seluruh Kecamatan se-Kota Depok, untuk menggesa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan produk akhir SAKIP.

“Stakeholder Kecamatan untuk bisa membantu digesahnya, ditingkatkannya LAKIP. Jadi LAKIP ini adalah bagian dari penerapan SAKIP. LAKIP nanti ada beberapa hal yang manjadi catatan antara lain seperti rencana strategis (renstra) kecamatan. Tidak hanya renstra tapi bagaimana ukuran standar keberhasilan. Ini semuanya yang dinilai dalam saat sekarang ini (lomba),” papar Idris.

Untuk itu, ia ingin seluruh camat agar bisa memperlihatkan, mempresentasikan inovasi dalam lomba. Yang tujuannya bukan sekadar ingin dapat juara, namun benar-benar renstra dan perencanaan dari kecamatan ini bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Sebab tujuan utama diselenggarakannya pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(Rki)