BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pengamat Ekonomi Politik CORE Indonesia, Piter Abdullah menilai langkah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Telkom ke bisnis digital dengan berinvestasi dan bekerjasama dengan market leader sudah dilakukan secara benar. Yakni, semua proses invetasi sudah melalui proses persetujuan banyak pihak.
Termasuk restu dari Singtel, BUMN Singapura, pemilik 35 persen saham Telkomsel. Sehingga, keberadaan Telkom dan GoTo sebagai perusahaan publik merupakan jaminan bahwa keduanya menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang benar (good corporate governance/GCG).
“Justru kita perlu mengapresiasi Telkomsel atas kebijakannya berinvestasi di GoTo, karena GoTo adalah market leader dan jangkar utama ekonomi digital di negeri ini,” kata Piter kepada awak media, di Jakarta, Senin (13/6/2022).
Karenanya, menurut Piter, sungguh aneh apabila perusahaan telekomunikasi sebesar mereka tidak ikut berinvestasi di perusahaan yang menjadi penentu masa depan ekonomi digital.
“Akan menjadi penyesalan di kemudian hari,” tambahnya.
Tidak hanya itu, kata Piter, dari sisi pergerakan harga saham, Telkomsel berpotensi meraup cuan atau keuntungan luar biasa. Pasalnya, harga saham GoTo sudah melampaui harga saat IPO di Rp338, sementara nilai investasi Telkomsel sebesar Rp270 per lembar. Artinya, sudah cuan triliunan dari investasi awal mereka di akhir 2020.
“Floating loss Telkom adalah awal mula dari semua kekisruhan ini, lalu dibuat melebar dan kemudian (diduga) dipolitisasi secara berlebihan. Isu awalnya sudah terjawab, lalu apa lagi motivasi mereka?” tanya dia.
Namun yang perlu diingat, lanjut Piter, politisasi berlebihan akan berdampak buruk terhadap iklim investasi startup yang justru saat ini menghadapi tantangan berat.
“GoTo perusahaan tangguh, tapi startup atau calon calon unicorn belum sekuat itu dan membutuhkan investasi,”sebut dia.
Manuver Politisi
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Politik UIN Syarif Hidayatullah Dani Setiawan mencium bau tidak sedap dari manuver para politisi di kasus investasi Telkom. Ia menilai tujuan mereka bukan lagi mempersoalkan investasinya, tapi menyerang Meneg BUMN Erick Thohir.
Agendanya pun mudah ditebak yakni merusak kredibilitas Erick lewat kasus Telkom untuk kepentingan pilpres 2024.
“Pilpres memang masih 2 tahun lagi, tapi upaya jegal menjegal sudah berlangsung dari sekarang. Lawan politik Erick melihat peluang di kasus investasi Telkom karena keberadaan Boy Tohir sebagai Komut GoTo. Ketika momentum itu tiba, mereka berupaya mengkapitalisasi isu ini dengan sangat optimal. Maka itu mereka berebut memunculkan gagasan bikin Pansus dan Panja,” pungkas dia. (Jal)
