BERITABUANA.CO,JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning membagikan pengalaman dramatis saat menangani korban Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli). Dalam peringatan 30 tahun Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7), Ribka mengaku harus menjahit korban luka tanpa obat bius karena keterbatasan fasilitas.
Ribka mengatakan, saat itu ia adalah seorang dokter sekaligus Ketua DPC PDI Kota Tangerang. Ia mendapat tugas langsung dari Megawati Soekarnoputri untuk menjaga kesehatan para peserta Mimbar Demokrasi yang bertahan di kantor PDI.
“Saya diperintah Ibu Mega untuk menjaga kesehatan teman-teman yang berada di Mimbar Demokrasi,” ujar Ribka, Senin (27/7).
Ia mengenang, suasana semakin tegang setelah aksi massa dari Gambir dibubarkan. Dukungan masyarakat terus berdatangan, termasuk bantuan makanan dan obat-obatan dari berbagai pihak yang tidak ingin disebutkan identitasnya.
Pada malam sebelum penyerbuan, Megawati disebut sempat berencana datang ke kantor partai. Namun rencana itu batal. Keesokan paginya, Ribka menerima kabar bahwa kantor PDI telah diserang.
Saat hendak menuju lokasi, ia ditarik rekan-rekannya menuju kantor LBH Jakarta karena di tempat itu sudah banyak korban yang membutuhkan pertolongan. Klinik tempatnya bertugas juga sudah tidak bisa digunakan.
Dalam kondisi darurat, Ribka meminta seorang aktivis mengambil alat jahit luka dari Ciledug. Namun karena tidak memahami perlengkapan medis, aktivis tersebut membawa benang jahit pakaian.
“Akhirnya kami memakai benang jahit baju karena benang medis tidak ada,” katanya.
Ribka mengaku menjahit sejumlah korban tanpa anestesi. Bahkan, seorang korban yang mengalami patah pada jari kelingking harus menjalani amputasi tanpa obat bius.
“Saya bilang kalau sakit bilang ‘Merdeka, Hidup Mega’,” kenangnya, disambut tawa hadirin.
Meski dilakukan dalam kondisi serba terbatas, Ribka menyebut luka-luka para korban justru sembuh dengan baik tanpa infeksi. Pengalaman itu, menurutnya, menjadi salah satu momen paling berkesan sepanjang kariernya sebagai dokter.
Ia menegaskan, peristiwa Kudatuli tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga menjadi simbol perjuangan demokrasi yang dibayar mahal oleh para aktivis dan masyarakat yang mempertahankan suara politiknya.
Bonnie Triyana: Reformasi Tak Lengkap Tanpa Pahami dan Akui Peristiwa 27 Juli 1996
Ditempat yang sama , Kepala Badan Sejarah DPP PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menyatakan bahwa memahami reformasi di Indonesia tidak akan pernah lengkap tanpa memahami dan mengakui peristiwa yang terjadi pada 27 Juli 1996.
Bonnie menegaskan bahwa meski telah berlalu tiga dekade, Kudatuli belum sepenuhnya menjadi bab sejarah yang selesai karena masih menyisakan tuntutan akan pemahaman, ingatan kolektif, dan penyelesaian yang adil.
“30 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun dalam sejarah sebuah bangsa, 30 tahun bukan waktu yang cukup untuk memastikan sebuah peristiwa telah benar-benar selesai. Ialah Kudatuli, bukan sekadar catatan penyerbuan kantor partai pada 27 Juli 1996, melainkan pemantik ditegakannya demokrasi Indonesia yang hingga hari ini masih terus meminta dipahami, diingat, dan diselesaikan secara adil,” kata Bonnie.
Bonnie menjelaskan bahwa peringatan tiga dekade Kudatuli tidak dirancang sebagai seremoni tahunan semata, melainkan sebagai ruang kebudayaan, pendidikan publik, dan upaya merawat ingatan kolektif bangsa.
“Peringatan tiga dekade Kudatuli tidak kami tempatkan sebagai seremoni tahunan belaka. Peringatan ini kami rancang sebagai ruang kebudayaan, ruang pendidikan publik, sekaligus ruang untuk merawat ingatan kolektif bangsa yang sering kali satu pandangan yang discontinued,” ungkap Bonnie. (Asim)
