BERITABUANA.CO. JAKARTA — Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 dalam rapat paripurna DPR di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Jumat (20/5/2022). Keterangan pemerintah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam pidatonya, Menkeu Sri Mulyani memaparkan usulan pemerintah kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023 yang mempertimbangkan berbagai resiko dan potensi pemulihan ekonomi nasional di tahun depan.
“Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen hingga 5,9 persen, inflasi 2,0 persen hingga 4,0 persen, nilai tukar rupiah Rp14.300 hingga Rp14.800 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 tahu. 7,34 persen hingga 9,16 persen, harga minyak mentah Indonesia USD 80 – USD 100 per barel, lifting minyak bumi 619 ribu – 680 ribu barel per hari dan lifting gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari,” sebut Sri Mulyani.
Lebih lanjut dikatakan, tema kebijakan fiskal tahun 2023 di fokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema ini kata Sri Mulyani, selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023.
Pemerintah pun disebut Menkeu telah membuat strategi . Pertama, memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri dan mendorong pembangunan hijau.
Kedua, meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Menkeu Sri Mulyani menyatakan, sebagai konsekwensi atas kebijakan fiskal yang ekspansif dan terukur, maka postur APBN tahun 2023 masih akan defisit. Namun, pengelolaan pembiayaan untuk menutup financing gap tersebut akan dilakukan secara efisien, hati-hati dan berkelanjutan.
“Defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif,” kata Sri Mulyani.
Sementara, kebijakan pembiayaan investasi menurut Menkeu, akan terus dilakukan dengan memberdayakan peran BUMN, Sovereign Wealth Funds, Special Mission Vehicle, dan Badan Layanan Umum dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan UMI. (Asim)
