BanBERITABUANA.CO, MEDAN – Sebagai bank pembangunan daerah, PT Bank Sumut (Perseroda) siap menjembatani agenda kebijakan fiskal di daerah dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Sinergi Bank Sumut dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan belanja publik, layanan dasar, dan aktivitas ekonomi tetap berjalan.
“Tahun ini, ada penyesuaian fiskal menjadi tantangan yang dihadapi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Utara,” kata Komisaris Utama Bank Sumut Firsal Dida Mutyara di Medan, Sumatera Utara, dalam keterangannya yang Selasa (20/1/2026).
Firsal menyebutkan, dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, kehadiran Bank Sumut dipastikan menjadi strategis dalam menjaga likuiditas keuangan di daerah, dan sekaligus memastikan roda ekonomi tetap bergerak di tingkat lokal.
Bagaimanapun kesinambungan pembangunan daerah menuntut dukungan lembaga keuangan tidak hanya sehat secara bisnis, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat dan pemerintah daerah.
Diyakini dinamika ekonomi nasional dan daerah membuka ruang bagi penguatan fungsi intermediasi bank daerah.
Sinergi yang terbangun antara Bank Sumut dan pemerintah daerah sebagai pemegang saham utama juga menjadi faktor penting memastikan belanja publik, layanan dasar, dan aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Firsal menyebutkan penyesuaian fiskal tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah memastikan strategi yang diambil mampu menjaga keberlanjutan pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk itulah Bank Sumut mengambil peran.
Sementara itu, Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Bank Sumut Arieta Aryanti mengatakan, kinerja Bank Sumut pada 2025 tetap terjaga di tengah tekanan fiskal.
Perseroan mencatatkan laba sebesar Rp755 miliar dengan total aset mencapai Rp48,6 triliun. Untuk penyaluran kredit sebesar Rp32 triliun, dan dana pihak ketiga (DPK) tercatat Rp38,6 triliun.
Dalam penyaluran kredit, diarahkan untuk menopang sektor-sektor produktif berdampak langsung bagi perekonomian daerah. Termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, perdagangan, serta sektor-sektor layanan publik.
Pembiayaan ini membantu pelaku usaha dalam mempertahankan kegiatan usahanya, dan mendukung pemerintah daerah menjaga aktivitas ekonomi dan lapangan kerja.
“Di tengah penyesuaian fiskal, kami memastikan pembiayaan tetap mengalir ke sektor-sektor produktif, dan dibutuhkan masyarakat dengan tetap menjaga kualitas kredit,” ujar Arieta.
Tidak itu saja. Bank Sumut juga mengoptimalkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui layanan cash management, dan pengelolaan kas yang lebih efisien.
Langkah ini membantu pemerintah kabupaten/kota di Sumut menjaga likuiditas, mengatur arus kas belanja publik, dan memastikan layanan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar berjalan lebih terencana.
“Pengembangan layanan digital ini juga dilakukan untuk memudahkan masyarakat bertransaksi, membayar pajak, retribusi daerah, dan mengakses layanan perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang,” tutur Arieta. (Osc).
